Implementasi Sirekap “Tersandung” Banyak Kendala, KPU RI Optimis Bali Bisa Terapkan

  • Whatsapp
SUASANA simulasi Pilkada 2020 pada saat pandemi Covid-19 di TPS 9 Kelurahan Serangan, sekaligus uji coba Sirekap, Sabtu (21/11/2020) lalu. Foto: gus hendra
SUASANA simulasi Pilkada 2020 pada saat pandemi Covid-19 di TPS 9 Kelurahan Serangan, sekaligus uji coba Sirekap, Sabtu (21/11/2020) lalu. Foto: gus hendra

DENPASAR – Wacana menjalankan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk mempermudah cara penghimpunan hasil pemungutan suara pada Pilkada 2020, sepertinya jauh panggang dari api. Alih-alih mempermudah, dalam tahapan uji coba untuk jajaran KPPS justru menemui banyak kendala. Sistem yang sulit diakses dan infrastruktur jaringan internet yang belum merata termasuk di antaranya. Di sisi lain, meski hanya sebatas alat bantu saja, KPU RI optimis Sirekap dapat diterapkan di seluruh Indonesia, terutama di Bali.

Hasil perbincangan dengan sejumlah penyelenggara pemilu di Denpasar usai uji coba secara serentak di seluruh daerah yang ada pilkada di Indonesia, Senin (30/11/2020) lalu, mereka mengeluhkan ribetnya Sirekap diimplementasikan. Walau mengakui esensi Sirekap sangat membantu kerja KPPS merekapitulasi suara, sistem yang disediakan KPU jauh dari bagus untuk dijalankan. Ketika diminta untuk mengakses sistem, server KPU langsung “megap-megap”. 

Bacaan Lainnya

Hal lain yang dipersoalkan adalah kewajiban KPPS memakai ponsel dengan sistem Android 8, dan kapasitas cadangan memori sebesar 1 GB. “Kemarin saya sampai malu ama teman KPPS, dari jam 9 coba masuk sistem, sampai jam 3 sore nggak bisa. Gimana itu KPU RI kerjanya? Ngotot mau uji coba, tapi sistemnya nggak beres,” sungut salah seorang PPK dengan nada kesal.

Baca juga :  “Pelebon” Mantan Bupati Klungkung Terapkan Prokes Ketat

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, Selasa (1/12/2020) mengakui tak semua TPS di Bali dapat mengakses sistem saat uji coba dilakukan. Dia menaksir sedikitnya ada 20 persen kondisinya seperti itu, terutama di daerah yang relatif banyak blank spot seperti Bangli, Karangasem dan Tabanan. Meski begitu, dia meyakinkan Sirekap sangat bagus untuk rekapitulasi, dan dapat menghemat waktu untuk semua pihak mengetahui hasil pemungutan suara di TPS.

“Sirekap ini dapat mengurangi potensi kecurangan berdasarkan C1 plano. Sebab, data direkapitulasi dengan memindai foto yang dikirim KPPS,” jelasnya

Komisioner KPU RI, I Dewa Wiarsa Raka Sandi, yang dimintai komentar, Selasa (1/12/2020) berkata Sirekap hanya sebagai alat bantu di Pilkada 2020. Walau demikian, dia menyebut Sirekap tetap berjalan, tapi para saksi dan pengawas juga tetap mendapat Salinan perolehan suara di TPS. Menguji ketangguhan Sirekap, uji coba, simulasi, dan pemantapan penerapan juga dilakukan sampai ke jajaran ad hoc.

KPU RI, ungkapnya, memandang Sirekap penting dilakukan jika pengampu kepentingan pemilu ingin ke depan memiliki sistem yang diterapkan secara nasional. “Nanti mekanisme akan tetap ada rekap berjenjang dari TPS sampai KPU kabupaten/kota, kalau pilgub sampai ke KPU provinsi. Kroscek dan konfirmasi data suara tetap berjalan seperti sebelumnya,” ulas mantan Ketua KPU Bali itu.

Disentil KPU terkesan memaksakan uji coba sistem yang pada akhirnya tidak akan digunakan sebagai alat utama, Raka Sandi membantah. Alasannya, introduksi sampai sosialisasi Sirekap melalui proses panjang. Dulu, ujarnya, salah satu wacana yang muncul adalah membangun regulasi dan sistem supaya proses pungut-hitung dan rekapitulasi tidak terlalu lama di TPS, kemudian datanya dipublikasikan.

Baca juga :  BBM Satu Harga Bisa Layani Pulau Kecil

Dalam pemilu sebelumnya, salah satu evaluasi di lapangan adalah lamanya proses rekap suara. Bahkan saat Pemilu Serentak 2019 banyak penyelenggara KPPS sampai kelelahan dan sakit. Kini ketika pandemi Covid-19, KPU menilai penting tidak terjadi akumulasi banyaknya orang berkerumun di TPS saat rekapitulasi. Solusinya dengan menggunakan Sirekap.

“Misalnya ada data berbeda atau ada kekeliruan, silakan perbaikan dengan formulir C keberatan. Dokumen (data rekap) tetap ada (di TPS),” jelasnya.

Untuk server yang dirasa kurang siap, Raka Sandi menjawab saat uji coba belum dipakai kapasitas maksimal, dan masih ada pemantapan terakhir pada 7 Desember. “Saya harap Bali infrastrukturnya lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia untuk akses internet. Yang penting juga supervisi KPU kabupaten/kota intensif ke jajaran sampai KPPS,” pesannya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.