IGK Kresna Budi: Rintis Kemandirian Listrik

  • Whatsapp
IGK Kresna Budi. Foto: hen
IGK Kresna Budi. Foto: hen

DENPASAR – Peningkatan pembangunan di Bali berkelindan dengan kebutuhan energi listrik yang kian meningkat. Jika tidak diantisipasi sejak awal, kebutuhan listrik dapat menjadi beban untuk daerah. Menimbang itu, Bali dinilai perlu merintis kemandirian listrik sejak awal.

Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, menyebut sudah waktunya Bali memikirkan kemandirian energi dengan punya pembangkit listrik. Tentu dengan menggunakan energi terbarukan, bukan energi fosil seperti minyak atau batubara. “Kalau di Bali, saya lihat yang paling memungkinkan itu pembangkit listrik dengan panas bumi. Kalau listrik dari pengolahan sampah juga bagus, tapi rasanya agak sulit,” ujarnya, Selasa (15/12/2020).

Bacaan Lainnya

Kresna Budi mengakui ide itu butuh investasi besar, dan Pemprov Bali kecil kemungkinan mengupayakan dari APBD. Karena itu, dia menggagas ide agar Pemprov memanfaatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk meminjam kepada pemerintah pusat. Nilainya kurang lebih Rp1 triliun. Apalagi Bali akan membangun bandara di Buleleng, otomatis kebutuhan energi listrik ikut naik.

Pertimbangannya, pinjaman tersebut bukan untuk konsumsi, melainkan produksi. Jika pembangkit listrik sudah dibangun, masyarakat dan pelaku ekonomi yang dilayani akan membayar kepada pemerintah. “Listriknya kan tidak gratis, tetap bayar, jadi pemerintah ada pendapatan untuk membayar pinjaman itu. Ini untuk kepentingan masyarakat jangka panjang, bukan semata-mata untuk bisnis,” terang Ketua DPD Partai Golkar Buleleng tersebut.

Baca juga :  Bupati Instruksikan RSU Bangli Dijadikan Rujukan Sementara

Disinggung pemanfaatan panas bumi sama dengan pengeboran dalam, dan itu hampir pasti ditolak masyarakat, dia berpikir sejenak. Menurutnya, itulah pentingnya duduk bersama untuk membahas. Minimal diperjelas dulu apa dasar penolakannya. Tidak elok juga belum apa-apa sudah menyatakan menolak, padahal yang dibahas adalah bagian dari menjaga masa depan Bali. Dari dialog juga dapat muncul ide mana yang akan dipakai.

“Setelah idenya muncul, tugas pemerintah yang mengkaji dan memutuskan mana yang terbaik. Di Pemprov kan ada OPD Badan Riset dan Inovasi, ya optimalkan itu untuk mendapat kajian dan solusi. Sekarang waktunya berbuat,” lugasnya.

Pemprov Bali punya Pergub tentang energi bersih, apa yang kurang dari itu? “Kalau dasar hukumnya sudah ada, kan tinggal implementasinya kita tunggu,” pungkasnya kalem. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.