DENPASAR – Sempat beberapa waktu menghilang, kemacetan kembali menjadi horor bagi para wisatawan yang hendak ke objek wisata di wilayah Badung. Setelah Kuta, kini Canggu di wilayah Kuta Utara jadi mimpi buruk para sopir paruh waktu yang mengantar tamunya.
“Dari Bandara ke Canggu itu bisa sampai dua jam lebih baru sampai, macet sekali. Kalau order (penumpang) diambil, kalah bensin di jalan. Kalau tidak diambil karena macet, kami tidak dapat order. Ya terpaksa dibetah-betahin aja, semoga pemerintah ada solusi buat kami ini, gimana caranya nggak macet parah begitu” keluh seorang sopir pariwisata, Senin (21/11/2022).
Ketua Komisi 3 DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, yang dimintai tanggapan terkait infrastruktur jalan yang dikeluhkan sopir pariwisata, mengakui kondisi tersebut. Untuk rencana pembangunan infrastruktur sebagai opsi solusi, dia menyebut sudah ada rencana jalan bebas hambatan yang tembus dari Canggu ke Mengwi.
Rancangan itu sudah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali untuk memecah kepadatan lalu lintas, dengan pelaksanaan nanti oleh Balai Jalan.
“Bangun jalan tembus itu rencana jangka panjang memang, tidak bisa instan terwujud. Kalau solusi jangka pendek, penegakan hukum oleh petugas di lapangan bisa diterapkan bagi pelanggar, misalnya dengan tilang elektronik ,” sebut politisi PDIP itu, Kamis (24/11/2022).
Ardhana tak memungkiri personel petugas juga sangat terbatas, diperburuk dengan rendahnya kedisiplinan pengendara dalam berlalu lintas. Misalnya jalan yang mestinya satu arah, tapi tetap saja dipakai dua arah, sehingga menimbulkan kemacetan. Daerah yang sejak lama digunakan sebagai kawasan pariwisata saja macetnya masih parah, apalagi daerah yang baru dijadikan bisnis pariwisata seperti Canggu.
Dia mendaku sempat koordinasi untuk menerapkan tilang elektronik di wilayah Kuta, yang selama ini macet gegara taksi tidak disiplin menaik-turunkan penumpang, padahal lebar jalan tidak pernah berubah. Tapi ide itu belum terlaksana.
Gagasannya meniru seperti di Singapura, di mana taksi hanya boleh menurunkan penumpang di area tertentu, hotel misalnya. Meski awalnya akan “menyusahkan” calon penumpang, dia yakin lama-lama wisatawan akan terbiasa juga.
Disinggung pemerintah daerah kurang mengantisipasi ledakan wisatawan di objek wisata baru, Ardhana hanya tersenyum. Dia beralasan ramai atau tidaknya objek wisata baru tidak bisa dikalkulasi secara mutlak, karena dipengaruhi sejumlah faktor.
Namun, dia tidak memungkiri kemacetan Canggu sebagai kawasan objek wisata baru menunjukkan kegagapan pemerintah daerah memprediksi dampak pariwisata. “Tapi itu kan Anda yang bilang,” kelit pelaku pariwisata itu tertawa.
Idealnya, sambung Ardhana, pemerintah daerah mesti menyiapkan infrastruktur penunjang ketika akan membuat kawasan baru pariwisata, atau melihat satu wilayah berubah jadi kawasan pariwisata.
Selain itu wajib berkoordinasi dengan Telkom, PLN atau perusahaan lain yang galibnya membongkar jalan untuk memasang atau memperbaiki peralatan mereka. Jadi, tidak terjadi gali-tutup jalan seperti jamak terjadi selama ini.
“Rencana Induk Pariwisata Daerah sudah ada, tinggal pemerintah siapkan infrastruktur. Harus siap dulu, jangan tunggu daerah itu ramai dan hasilkan pajak banyak, baru siapkan infrastruktur. Kalau terlambat, ya macet kayak di Canggu pasti terulang,” pungkasnya. hen
