DENPASAR – Generasi Z (Gen Z) menjadi tantangan besar bagi KPU untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Mencari inovasi dan kreasi konten sosialisasi yang sesuai selera Gen Z tidak mudah, itulah soalnya. Apalagi bagi sebagian Gen Z, topik atau hal yang berurusan dengan politik hanya jadi bahan candaan belaka karena dipandang “soal serius”.
Membaca perilaku politik Gen Z yang juga pemilih pemula itu menjadi isu sentral dalam diseminasi hasil survei perilaku politik dan komunikasi pada calon pemilih pemula dalam Pemilu 2024 di Bali, yang diselenggarakan KPU Bali, Kamis (24/11/2022).
Kegiatan menghadirkan periset dari Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani dan Ras Amanda Gelgel; komisioner KPU RI, August Melasz; Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho; dengan moderator anggota KPU Bali, Gede John Darmawan.
Memaparkan hasil survei, Dwita menyebut jumlah Gen Z (kelahiran 1997-2012) proporsinya 27 persen dari total penduduk. Ketika masuk sebagai pemilih pemula, jumlahnya sekira 53 persen dari pemilih. Jika kesadaran politik mereka rendah, maka dapat menjadi calon golput.
“Banyak gagal paham apa sih yang keren untuk Gen Z? Apalagi ada stigma Gen Z tak peduli politik dan lingkungan. Intinya, perlu cara tertentu untuk paham apa mau mereka,” ungkapnya seraya menyebut riset dilakukan saat MPLS di semua kabupaten/kota di Bali, dengan sampel data 28.000, diambil 1.800, dan 200 per kabupaten untuk dianalisis.
Temuan lain riset, 20 persen Gen Z tidak pernah membaca politik. Hal ini jadi PR besar KPU untuk mendongkrak partisipasi pemilih Gen Z. Mereka kalau mau tahu politik membuka Twitter, dan itu artinya ada kanalisasi dari yang dicari di medsos.
Gen Z lebih gemar ke konten peristiwa dan netral, belum sampai ke ranah wacana. “Tema politik itu jadi candaan dan topik terakhir setelah tidak ada bahan lain. Politik direcehin, baru diobrolin, karena dianggap terlalu serius. Mereka juga kebanyakan tahu dari keluarga,” ulas dosen FISIP Udayana ini.
Dari sisi komunikasi politik, Ras Amanda berujar Gen Z di Bali 74,3 persen menjadikan medsos sebagai sumber informasi, dan diakses pada malam hari. Hanya 1,2 persen mencari di media massa. Medsos jadi media update informasi, tapi televisi jadi media informasi paling dipercaya.
Tantangan bagi KPU, katanya, adalah menyediakan informasi yang disukai. Dan, bentuk paling digemari adalah video, disusul tulisan, foto dan infografis. Untuk itu, KPU perlu perlu konten kreator yang kreatif, sistem satu pintu, admin yang cerdas dan bijak.
“Kalau ada yang tanya, jangan biarkan lama tidak ditanggapi. Gen Z maunya instan, kalau kelamaan mereka akan pergi, dan pesan KPU tidak akan sampai ke mereka,” cetusnya.
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berkata KPU selalu mencoba yang terbaik untuk beri pendidikan politik. Tiap masalah di kepemiluan, KPU kerjasama dengan perguruan tinggi membuat kajian agar pemilu tidak stagnan, sekadar euforia, tapi lebih ke substansi. Penelitian ini dilakukan sebagai evaluasi penyelenggara dan peserta Pemilu.
“Kami ingin pastikan Bali barometer demokrasi. Hasil penelitian kami bawa ke target partisipasi pemilih 83 persen pada Pemilu 2024, dari sebelumnya 82,7 persen. Target kedua, kami tidak ingin ada kasus ke MK, semua selesai di Bali. Saat Pilkada 2020, Bali jadi penyelenggara terbaik karena tidak ada sengketa hasil,” terangnya.
Bagi Dimas Oky Nugroho, anak muda jangan cuma jadi objek politik. Sebab, mereka bisa menghadirkan gelombang perubahan, sebagaimana terjadi di Filipina dengan terpilihnya Marcos Junior pada Pemilu 2022. Padahal dia anak dari Ferdinand Marcos, mantan Presiden diktator yang digulingkan rakyatnya pada tahun 1986.
Ini menandakan ada kerinduan untuk perubahan di benak pemilih muda. “KPU sebaiknya kerjasama dengan Dinas Pemuda untuk cari isu apa disenangi anak muda. Cek kehausan info apa yang dicari untuk mendorong strategi nasional pembangunan politik berkelanjutan,” sarannya.
Menurut August Melasz, apa dilakukan KPU Bali dengan menggandeng akademisi untuk riset sangat bagus. Inovasi ini layak dirumuskan dan didorong untuk dipakai kebijakan KPU RI, minimal di provinsi. “Tidak cukup jadi pembelajaran, ini harus jadi kisah sukses minimal tingkat provinsi,” pujinya menandaskan. hen
