HBK Siap Bantu Proses Hukum Wabup KLU

  • Whatsapp
KETUA BPD DPP Partai Gerindra, Bambang Kristiono (tengah), bersama istri saat mengkampanyekan Wabup Danny Karter Febrianto (kiri) dan Bupati Djohan Syamsu (Joda Akbar) di Pilkada KLU 2020 lalu. foto: rul

MATARAM – Kasus hukum yang membelit kader Partai Gerindra NTB yang juga Wakil Bupati (Wabup) KLU, Danny Karter Febrianto, mendapat perhatian Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) DPP Partai Gerindra, Bambang Kristiono yang akrab disapa HBK.

Dia mengaku menghormati proses penetapan Danny sebagai tersangka atas dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara tahun 2019 oleh Kejati NTB. Pun minta Danny kooperatif.

Bacaan Lainnya

“Intinya, saya minta Mas Danny menjelaskan semua persoalan dengan seterang-terangnya. Apalagi menghadapi masalah hukum itu harus tenang, enggak perlu perlu panik. Kalau kita panik, juga enggak akan menyelesaikan masalah,” kata HBK, Selasa (28/9/2021).

Menurut HBK, Gerindra menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, karena Danny kader partai yang juga kawan baiknya, dia berjanji berjuang sekuat tenaga untuk membela secara hukum. Salah satunya, minimal, dorongan agar Danny tabah menjalani proses hukum.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu berujar memerintah Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Al Khaery, untuk memberi pendampingan hukum. Ali yang juga berprofesi sebagai advokat turut diminta menjadi kuasa hukum. Jika kelak Danny diputus bersalah pun, dia menegaskan tetap berteman.

Baca juga :  35 KK Miskin di Desa Gelgel Terima BLT DD

Sebelumnya, Danny Karter Febrianto angkat bicara terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Politisi Gerindra ini resmi minta maaf kepada seluruh masyarakat Lombok Utara, sekaligus ucapan rasa terima kasih lantaran dukungan yang tak henti-hentinya mengalir.

Pejabat penyintas Covid-19 ini mengatakan, status tersangka yang menjeratnya lantaran proyek yang dilaksanakan tahun 2019, saat dia sebagai staf konsultan pengawas. Danny mengklaim menjalankan tupoksi dan kewajiban sebagai konsultan pengawas, sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki.

“Insya Allah saya meyakini sudah menjalankan tupoksi dan kewajiban saya sebagai konsultan pengawas,” ucap Danny didampingi istri dan Penjabat Sekda Lombok Utara, Anding Dwi Cahyadi; dan Plt Kabag Hukum Lombok Utara, Raden Eka Asmarahadi.

Danny juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejati, dan berjanji akan kooperatif dan menghormati langkah hukum ke depan. “Sekali lagi saya minta dukungan masyarakat Lombok Utara. Semoga saya kuat dan sanggup untuk melewati cobaan ini, dan menjadi pembelajaran kita semua ke depan di dalam proses,” urainya.

Dia mengakui beberapa bulan lalu diperiksa Kejati NTB dengan kapasitas sebagai saksi, dan dua kali dia memberi keterangan kepada penyidik. “Untuk surat penetapan tersangka dari Kejati NTB, sampai saat ini belum saya terima,” paparnya.

Jika memungkinkan beraktivitas sebagai kepala daerah, Danny berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat. “Insya Allah roda pemerintahan akan berjalan dengan sama seperti apa adanya. Saya juga tetap kooperatif menjalankan konsekuensi tahapan proses hukum di RSUD Lombok Utara,” tandas Danny. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.