DENPASAR – Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Bali atas Ranperda Perubahan APBD 2022 dan Ranperda tentang Penyertaan Modal ke Perumda Kerthi Bali Shanti, dalam rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (12/9/2022). Selain dua topik sentral itu, jawaban Gubernur melalui Wakil Gubernur Cokorda Oka Arta Ardhana Sukawati juga membahas sejumlah persoalan yang ditanyakan fraksi-fraksi pada rapat paripurna sebelumnya.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama, Gubernur berterima kasih atas dukungan dan saran legislatif berkenaan dengan upaya optimalisasi pendapatan daerah yang dilakukan melalui penetapan sejumlah kebijakan daerah. Hal itu sebagai komitmen bersama mengatasi situasi perekonomian Bali akibat dampak pandemi Covid-19. Antara lain untuk menggali potensi pendapatan dari pelaku usaha luar Bali, dan pengenaan kontribusi bagi kendaraan luar Bali yang digunakan perusahaan atau pelaku bisnis di Bali.
Mengenai penurunan retribusi daerah Rp7,4 miliar, jelasnya, karena ada penurunan pendapatan retribusi penggunaan naker asing akibat belum banyak perusahaan mempekerjakan naker asing akibat belum pulihnya sektor pariwisata. Soal peningkatan lain-lain pendapatan daerah Rp49,1 miliar, karena memperhitungkan potensi pendapatan dari kontribusi wisatawan. Turunnya target pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp3,4 miliar, akibat ada penghentian penyaluran DAK Fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana.
Gubernur menyebut berkomitmen terus memperhatikan kesejahteraan pegawai ASN dan non-ASN di Pemprov Bali. Terkait belanja hibah Rp79 miliar, karena penambahan hibah ke KONI untuk penyelenggaraan Porprov Rp12 miliar, penambahan hibah ke MDA di Bali Rp4 miliar, serta hibah fasilitasi DPRD.
Terhadap belanja modal tanah yang sampai Juli terealisasi Rp348,4 miliar, melampaui anggaran Induk APBD 2022 sebesar Rp218,5 miliar, karena ada beberapa kali pergeseran anggaran. Terakhir pada pergeseran kelima APBD 2022 termasuk untuk belanja modal tanah, jadi realisasi belanja modal tanah tidak melebihi pagu anggaran. “Mengenai rencana pembangunan unit sekolah baru tahun 2023, kami rencanakan anggaran penyusunan DED pada Perubahan APBD 2022,” papar Wagub.
Gubernur juga menguraikan ada penambahan target pendapatan daerah Rp249 miliar dari PAD Rp244 miliar dan pendapatan transfer Rp5,3 miliar rupiah lebih. Kebutuhan anggaran untuk dukungan penyelenggaraan Presidensi G-20 Rp3,5 miliar lebih. Ada juga Rp12,6 miliar untuk tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan sosper, reses, dan kebutuhan lainnya di Sekretariat DPRD. Pula penambahan anggaran BKK ke Kabupaten Gianyar untuk RSUD Sanjiwani Rp14 miliar, BKK ke kabupaten Rp7 miliar, dan penambahan belanja bagi hasil pajak akibat penambahan target pajak daerah Rp61 miliar lebih.
Terkait Raperda tentang Penyertaan Modal ke Perumda Kerthi Bali Santhi, Gubernur sepakat dengan pandangan umum fraksi untuk menerapkan standar rekrutmen SDM yang baik, peningkatan pengawasan dan pelaporan kinerja yang berkala, kajian investasi yang cermat dan tepat. “Juga rencana bisnis dalam jangka menengah serta jangka panjang, sehingga tata kelola Perumda dapat transparan, akuntabel, serta profesional,” terangnya. hen
