POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Masih adanya siswa yang tercecer dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) mendapat perhatian serius Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Kegalauan atas situasi yang selalu “berulang tahun” itu disampaikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, sebelum menutup rapat paripurna DPRD Bali, Senin (17/7/2023).
“Pak Gubernur, kami minta penerimaan siswa baru wajib pemerintah hadir. Bagaimana caranya agar (yang mencari) SMA dan SMK bisa diterima semua,” desak politisi senior PDIP itu.
Ditemui usai paripurna, Wiryatama berujar desakan itu lahir karena menemukan fakta masih ada siswa yang tidak mendapat sekolah. Sebagai representasi rakyat, dia mengaku bisa merasakan bagaimana kegelisahan para orangtua yang anaknya belum mendapat sekolah, terutama negeri.
“Kita kan sepakat bahwa pendidikan itu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk memberi akses seluas-luasnya kepada para siswa supaya bisa sekolah,” terangnya.
Secara ideal, ucapnya, dalam satu kelas memang maksimal 32 orang. Namun, dia menilai sekarang situasinya masih abnormal karena masyarakat baru pulih dari pandemi Covid-19. Banyak warga yang tidak punya pekerjaan, banyak perusahaan yang belum buka secara normal. Situasi itu berdampak juga kepada kekuatan orangtua dalam menyekolahkan anaknya di swasta, makanya mereka berharap sangat mendapat sekolah negeri.
“Kita harus punya sense of crisis, bisa merasakan kesulitan masyarakat. Ini yang kami harap agar Gubernur bisa memahami, dan mencarikan jalan keluar. Prinsipnya, agar mereka (siswa tercecer) bisa tertampung dan jangan sampai putus sekolah,” serunya sembari menarik napas panjang.
Disinggung bahwa desakan itu sama saja menyuruh pemerintah menjejalkan murid dalam kelas, atau mesti menambah kelas baru, Wiryatama tidak memungkiri. Dia menegaskan, karena keadaan darurat, apa pun opsi yang ditempuh pemerintah tidak masalah. Kondisi yang tidak ideal memang memaksa pemerintah mencari solusi. Misalnya Pemprov membangun SMA dan SMK baru agar keluhan PPDB tidak terulang terus.
“Saya ini mewakili rakyat Bali, harus ada kebijakan Gubernur untuk mengatasi kesulitan masyarakat,” lugasnya.
Mengenai pandangan sinis bahwa ribetnya PPDB ini seperti “diperlihara” oleh pemerintah untuk tujuan politis, Wiryatama terkesan hati-hati menjawab. Dia melihat pemerintah sudah berupaya mengatasi dengan membangun SMA dan SMK di seluruh Bali. Namun, pemerintah kalah cepat dengan perkembangan keadaan.
“Kalau kondisi normal tidak masalah (ketat aturan), sekolah swasta juga masih ada. Tapi ini tidak normal, jangan sampai rakyat putus sekolah,” paparnya.
Selain soal PPDB, Wiryatama juga berkata menyampaikan ke Gubernur mengenai penyuluh bahasa Bali yang kini gelisah. Sebab, status mereka sebagai tenaga kontrak akan berakhir pada 28 November 2023. Di sisi lain, Pemprov ada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mensyaratkan pelindungan bahasa, adat dan budaya Bali. Jika pusat menghapus, dia minta Gubernur menampung untuk mempertahankan muatan lokal.
“Perlu dicarikan jalan keluar, apalagi kita wajib melindungi budaya Bali, jadi bisa dengan mengadakan penyuluhan bahasa Bali. Mestinya wajib ada penyuluh bahasa Bali,” pungkas politisi yang akan maju ke DPR RI pada Pemilu 2024 tersebut. hen
