DENPASAR – Mulai genitnya elite partai semenjana yang belakangan rajin membuka diri untuk diajak berkoalisi partai besar, lebih sebagai mendapat insentif elektoral pada Pemilu 2024. Meski mereka tidak dalam posisi menentukan permainan, tapi yang dilakukan hari ini dapat memberi coattail effect atau efek ekor jas dari partai atau tokoh yang populer. Di sisi lain, moncernya elektabilitas Partai Demokrat dalam rilis survei Harian Kompas terbaru, sampai mengalahkan partai kenyang pengalaman, Golkar.
Membincang seputar data survei Kompas itu, akademisi FISIP Universitas Udayana, Kadek Dwita Apriani, Rabu (23/2/2022) menilai “kegenitan” elite partai medioker meski Pemilu 2024 masih dua tahun lagi, bukan tanpa alasan. Dia menyebut hal yang terkait Pemilu mesti dilihat dari teori efek ekor jas. Jika partai menengah tidak punya tokoh populer, maka ada kecenderungan mereka untuk menaikkan elektabilitas partainya dengan menautkan kepada sosok populer. Dengan begitu, partai mendapat keuntungan efek ekor jas.
“Supaya dapat efek ekor jas dari tokoh populer, maka seringkali partai menengah menyatakan membuka peluang untuk tokoh populer itu. Mereka sadar betul elektabilitas partai, capres atau calon di pilkada yang didukung akan mempengaruhi elektabilitas partainya,” terang doktor ilmu politik lulusan FISIP Universitas Indonesia tersebut.
Namun, sambungnya, ketika ada fenomena partai menengah mulai mendorong kadernya untuk maju ke Pilpres, hal itu lebih sebagai testing on the water alias menguji respons publik belaka. Hal itu bisa dilihat dari gencarnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum PKB, yang mendekati elemen tertentu sekaligus deklarasi pencapresan.
Mengenai nama tiga besar calon Presiden 2024 dihuni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang berlatar belakang militer dan kepala daerah, Dwita tidak sependapat jika dimaknai sebagai sinyal publik jenuh sosok kader partai yang tidak menjabat kepala daerah. Sebab, melihat keunggulan mereka tidak bias dari latar belakang semata. Publik saat ini cenderung melihat sejarah sang kandidat, apakah punya prestasi dalam proses memimpin? Apakah lama atau baru dikenal publik?
Menempati tiga besar elektabilitas, tegasnya, faktor penentu tidak tunggal, melainkan resultante (hasil) dari banyak faktor. Mulai dari latar belakang pekerjaan, prestasi selama menjabat, kemudian media coverage (cakupan media) juga menentukan. “Itu semua penting untuk dipertimbangkan dalam analisis posisi seseorang dalam kerangka elektabilitas,” lugasnya.
Dari survei Kompas, elektabilitas Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melesat sebanyak 3,7 persen, di atas anak elite PDIP yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang hanya 0,6 persen. Meski banyak mendapat liputan media dan gencar disosialisasikan kader Golkar, nama Airlangga Hartarto malah tidak masuk dalam survei elektabilitas calon presiden. Elektabilitas Partai Demokrat juga naik signifikan dari 5,4 persen pada Oktober 2021 menjadi 10,7 persen, sehingga masuk tiga besar di bawah PDIP dan Gerindra. Golkar “terlempar” dari posisi tiga karena hanya mendapat 8,6 persen, meski itu naik dari sebelumnya yang 7,3 persen pada Oktober 2021.
Disinggung moncernya AHY antara lain disumbang karena isu kudeta Demokrat dan begal politik Moeldoko yang dibekingi penguasa, Dwita berujar tidak bisa dilihat faktor tunggal saja. Misalnya partai besar atau kecil, atau latar belakang perjalanan partainya. Sekali lagi, urainya, elektabilitas merupakan hasil akumulasi dari banyak faktor.
“Yang penting bagaimana politisi itu menempatkan diri di publik melalui media. Contoh kasus AHY kita bandingkan dengan Puan dan Airlangga, persepsi publik seperti apa? Jangan lupa, jangkauan dan sentimen media juga ikut mempengaruhi performa elektabilitas partai atau sosok tertentu,” bebernya memungkasi. hen
