POSMERDEKA.COM, MATARAM – Gubernur Lalu Muhamad Iqbal minta polisi mengusut tuntas kasus pembakaran gedung DPRD NTB pada Sabtu (30/8/2025). Sejumlah dokumen dan fasilitas pendukung ikut terbakar. Akibatnya, kini sebanyak 65 anggota DPRD tak memiliki kantor. Sementara para ASN di Sekretariat DPRD NTB kerja di tenda darurat di halaman kantor DPRD NTB.
“Kasus pembakaran gedung DPRD NTB harus diusut tuntas, kita harus tahu siapa pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku pembakaran, tapi dalang yang menggerakkan,” seru Iqbal, Selasa (2/9/2025).
Gubernur Iqbal minta polisi menangkap dalang utama dari pembakaran gedung di Jalan Udayana, Kota Mataram. Dia juga mengajak semua pihak tetap waspada, dan tidak terprovokasi dengan informasi yang dapat mengganggu keamanan. Seluruh ASN lingkup Pemprov diminta menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Kapolda NTB, Irjen Hadi Gunawan, turut merilis surat telegram Siaga 1 untuk semua jajaran polres di wilayahnya. Kapolda menyebut jajarannya akan mengusut tuntas peristiwa pembakaran gedung yang berada di Jalan Udayana, Mataram saat aksi demonstrasi tersebut. “Perusakan ini akan saya lakukan penindakan, mudah-mudahan akan ketangkap aktornya dan mempertanggung jawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Menurut kapolda, insiden ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga rakyat karena gedung tiga lantai itu dibuat dari pajak yang dibayarkan rakyat. “Karena dibangun dari uang rakyat, uang negara dari pajak-pajak rekan-rekan, untuk itu jangan dibakar seharusnya,” sesalnya. Jenderal bintang dua itu meninjau sejumlah sisi gedung yang ludes terbakar, kemudian meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, membenarkan tidak ada satu pun dokumen dan aset yang bisa diselamatkan akibat aksi pembakaran dan penjarahan. “Tidak ada yang bisa diselamatkan, semua hancur, semua habis,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (31/8/2025).
Meskipun seluruh dokumen dan aset yang ada di gedung DPRD ludes terbakar dan dijarah massa, dia belum bisa menaksir nilai kerugian dari seluruh aset, dokumen, gedung yang terbakar, dirusak, dan dijarah oleh massa itu. “Kalau kerugian kami belum tahu ya, karena gedung dan aset itu merupakan milik Pemerintah Provinsi,” tegas Isvie.
Walaupun sekarang DPRD NTB sudah tidak memiliki kantor, politisi Golkar ini memastikan seluruh anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislatif akan tetap berjalan seperti biasa. “Kinerja dan kerja DPRD harus tetap berjalan, kami perlu kantor, kami perlu sekretariat, meskipun kecil untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan. Insyaallah semua akan berjalan dengan baik,” ungkap Isvie.
Politisi dari Dapil Kabupaten Lombok Timur ini menguraikan, agar kinerja DPRD tetap berjalan, dia bersama pimpinan dan anggota Dewan lainnya akan bekerja di tenda darurat yang dipasang di halaman gedung DPRD. “Sementara kami buat tenda untuk sekretariat. Tapi kalau untuk paripurna, kami pinjam Gedung Sangkareang yang berada di Kantor Gubernur NTB. Setiap hari kami berharap akan pakai tenda saja dulu,” tandas Isvie Rupaeda. rul
