POSMERDEKA.COM, MATARAM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, proses penegakan hukum terkait meninggalnya Affan Kurniawan akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal itu dikemukakan Tito saat rapat koordinasi secara virtual terkait pengendalian inflasi tahun 2025 bersama Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, tentang perkembangan situasi terkini di Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/9/2025).
Affan adalah pengemudi ojek online berusia 21 tahun, meninggal dunia saat terjadi aksi demonstrasi di kawasan Rusun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Tragedi ini menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi pemerintah.
Menurut Tito, aksi demonstrasi yang dilindungi undang-undang tidak seharusnya memakan korban jiwa. “Itu hal yang tidak kita inginkan. Pemerintah turut merasakan kedukaan itu. Proses penegakan hukum sudah berjalan, dan Kapolri akan memastikan semuanya dilakukan secara terbuka dan transparan,” ujarnya.
Selain memastikan proses hukum, Tito juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk mengurangi duka keluarga Affan dengan memberi rumah. Semasa hidupnya, Affan dikenal bekerja keras demi mewujudkan cita-cita membeli rumah untuk sang ibu.
“Bapak Presiden menugaskan Menteri Perumahan menyiapkan rumah, karena cita-cita almarhum adalah membelikan rumah untuk ibunya. Meski tidak bisa menggantikan kepergian almarhum, setidaknya cita-cita mulianya dapat terwujud,” jelas Tito.
Rumah yang diberikan pemerintah ini diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan Affan tidak sia-sia, sekaligus wujud empati negara dalam mendampingi keluarga korban.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sejumlah fasilitas negara yang terdampak berbagai aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025. Mendagri Tito Karnavian merinci, kerusakan juga terhadap fasilitas umum layanan transportasi, gedung pemerintahan, dan fasilitas kepolisian. “Total ada 21 kantor DPRD yang rusak,” terangnya.
Selain kantor DPRD, rincian kerusakan terjadi di 107 titik aksi di 32 provinsi. rul
