POSMERDEKA.COM, BANGLI – Fraksi Gabungan Restorasi Raya mendesak agar Ranperda Perdagangan Bangli memuat aturan zonasi yang ketat disertai sanksi jelas. I Ketut Guna, yang mewakili fraksi tersebut dalam sidang paripurna DPRD Bangli, Senin (5/1/2026), menegaskan, regulasi ini adalah instrumen vital untuk menjaga keadilan ekosistem ekonomi daerah.
“Perlindungan terhadap pasar rakyat harus menjadi roh utama. Kami meminta Pemda merumuskan bab khusus mengenai kemitraan wajib bagi toko swalayan, untuk menyerap produk UMKM lokal, terutama hasil pertanian dan kerajinan khas Bangli,” tegas Guna.
Selain perlindungan pasar, Restorasi Raya menyoroti pentingnya pembinaan pedagang yang tidak hanya menyentuh fisik bangunan, tetapi juga manajemen dan digitalisasi agar pelaku usaha lokal mampu bersaing di era digital.
Terkait perubahan Perda Perumda Air Minum Tirta Danu Arta, fraksi ini mendesak profesionalisme dalam tata kelola perusahaan. Mereka menekankan agar pengangkatan maupun pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas wajib transparan serta bersih dari intervensi politik.
“Perumda harus memasukkan target ambisius dalam memperluas cakupan layanan air bersih di daerah krisis, serta menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan konsekuensi yang jelas jika tidak tercapai,” serunya.
Efisiensi kinerja juga menjadi catatan penting, terutama dalam menekan tingkat kebocoran air (Non-Revenue Water) demi meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Sementara itu, fraksi lain seperti PDIP memberikan catatan ideologis pada akses air warga, dan Golkar mendorong penerapan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) bagi minimarket yang berfungsi sebagai kedai. gia
