MATARAM – Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat, menginstruksikan anggota Fraksi PDIP DPRD NTB memperjuangkan anggaran untuk membantu biaya pemulangan jenazah warga NTB yang meninggal di rumah sakit. Penyiapan anggaran di APBD dinilai mendesak, karena biaya ambulans untuk pemulangan jenazah kerap jadi beban berat bagi keluarga yang berduka.
“Ini instruksi resmi partai. Bila perlu, jangan setuju jika anggaran membantu pemulangan jenazah ini belum ada di APBD,” seru Rachmat, Senin (27/3/2023).
Menurut Rachmat, ternyata tidak ada bantuan daerah bagi proses pemulangan jenazah dari rumah sakit ke kampung mereka. Dia tahu setelah mengurus pemulangan jenazah Syahril Bulakea, adik bungsu mantan Hakim Agung, Sulaiman Balukea. Syahril meninggal saat dirawat di RSUD NTB, dan jenazahnya harus dipulangkan ke Dompu.
Kepada keluarga besar Bulakea, Rachmat berjanji mengurus pemulangan jenazah almarhum. Makanya dia minta bantuan Direktur RSUD NTB, HL Herman Mahaputra, agar proses pemulangan jenazah disiapkan. Saat hendak menyelesaikan biaya, Rachmat terkejut karena Mahaputra memastikan semua sudah selesai. Lebih terkejut lagi ketika diberitahu biaya ditanggung Dokter Jack, panggilan akrab Mahaputra,, karena RSUD NTB tidak punya anggaran pemulangan jenazah.
Pengalaman itu menyadarkan Rachmat betapa pentingnya pemerintah daerah membantu biaya pemulangan jenazah warganya yang meninggal di rumah sakit. Apalagi jika pemulangannya dari Mataram ke daerah-daerah di Pulau Sumbawa mulai dari Sumbawa, Dompu, hingga Bima. Karena itu dia menginstruksi anggota Fraksi PDIP DPRD NTB untuk menggunakan hak anggaran guna memperjuangkan anggaran tersebut di APBD NTB.
“Ini semua untuk masyarakat, jangan tambah lagi kemalangan mereka. Biarkan masyarakat menerima jenazah keluarganya di kampung halaman tanpa harus memikirkan biaya-biaya ambulans,” seru Rachmat.
Dia menyindir mestinya alokasi anggaran seperti ini yang harus diperjuangkan mati-matian oleh para wakil rakyat, alih-alih anggaran yang orientasinya proyek fisik belaka. Rachmat juga minta Gubernur Zulkieflimansyah bisa menjadikan hal ini sebagai perhatian. “Anggaran inilah yang harusnya diurus, harus disiapkan, jangan yang lain-lain yang diurus. Kami minta ini agar jadi perhatian Pak Gubernur,” ucapnya.
Soal status RSUD NTB yang kini menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Rachmat tidak ambil pusing. Dia mencontohkan bagaimana Pemprov NTB menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk beasiswa anak-anak muda NTB ke luar negeri. Dana itu antara lain untuk transportasi, biaya hidup, dan juga biaya tempat tinggal penerima beasiswa.
Contoh lain, Pemprov NTB pernah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk subsidi penerbangan demi bisa mendatangkan wisatawan asing dalam jumlah yang besar ke NTB. Padahal subsidi tersebut dikerjasamakan dengan maskapai komersial. “Tidak ada alasan tidak bisa mewujudkan alokasi pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah warga, yang meninggal di rumah sakit di Mataram ke kampung halaman mereka,” lugasnya.
Karena setiap yang bernyawa akan meninggal, jadi tugas yang masih hidup, termasuk pemerintah daerah, untuk memperlakukan yang meninggal dengan layak. Wujudnya dengan tidak membebani pembiayaan saat pemulangan jenazah yang akan dimakamkan di kampung halaman mereka. “Sekali lagi, inilah wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah wujud kita bergotong royong,” pungkasnya. rul
