MATARAM – Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, minta semua jajaran KPU di 10 kabupaten/kota di NTB mulai memastikan data pemilih Pemilu 2024 harus valid, komprehensif dan mutakhir. Permintaan itu menyusul selesainya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas pantarlih, dan hasil coklit sedang direkapitulasi untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.
“Saya minta seluruh KPU Kabupaten/kota se-NTB yang hadir dalam rapat koordinasi (rakor) penyusunan Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024, harus berorientasi agar data pemilih tersebut valid,” seru Suhardi dalam sambutan pada rakor penyusunan data pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024, Selasa (28/3/2023).
Mantan Ketua KPU Sumbawa dua periode itu memaparkan, selain valid, data pemilih yang disusun harus mampu menjangkau pemilih yang KTP berbeda dengan lokasi tempat tinggal saat ini. Hal ini dalam rangka mengantisipasi besarnya jumlah pindah pemilih saat hari hari pemungutan suara. Suhardi khawatir perbedaan tempat alamat KTP dengan tempat tinggal pemilih saat ini berpotensi menciptakan golput, yang kemudian mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Karena itu, data pemilih yang hendak disusun, selain harus valid, wajib komprehensif dan mutakhir juga. Hal ini penting karena jangan sampai pada hari H nanti, pemilih enggan ke TPS karena jauh dari TPS,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Suhardi menginstruksikan kepada jajarannya agar penyusunan DPS dilakukan dengan terukur, teliti dan akurat, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. “Pengalaman dari tahun ke tahun, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) relatif masih sangat kotor. Ini membutuhkan kehati-hatian dalam rangka proses pemutakhiran data nanti, sehingga pantarlih se-NTB harus bekerja secara optimal, cermat dan teliti,” tandasnya. rul
