POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Validasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, yang menyebut kemiskinan ekstrem di Gianyar mencapai 1,65 persen atau 3.000-an kepala keluarga (KK) dari total 200 ribuan KK di Gianyar, diragukan Fraksi PDIP DPRD Gianyar. Berdasarkan data dari OPD terkait dan hasil musdes, kemiskinan ekstrem di Gianyar diklaim hanya 48 KK saja. Demikian dilontarkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, Kamis (28/9/2023).
“Kami meragukan validasi data dari BPS Bali tersebut,” tudingnya.
Dia menguraikan, berdasarkan musyawarah desa (musdes) yang dilakukan di masing-masing desa di Gianyar, jumlah yang ditemukan hanya 48 KK. Dia mendaku Fraksi PDIP dan pemerintah langsung turun ke lapangan untuk mendata usai pengumuman dari Pemprov Bali terkait kemiskinan ekstrem tersebut. “Kami tidak temukan data seperti yang terdata di BPS Provinsi. Kami hanya temukan 48 KK,” sergah politisi yang akrab disapa Tut Sana itu dengan nada gusar.
Dia merinci, 48 KK itu tersebar di tujuh kecamatan yakni Sukawati sebanyak 1 KK, Blahbatuh (2), Gianyar (9), Tegalalang (4), Ubud (2), Tampaksiring (16) dan Payangan (14). Agar Pemkab Gianyar bisa menuntaskan kemiskinan ekstrem, dia sangat berharap BPS Bali memberi data by name by address. Dengan begitu Pemkab Gianyar bisa mengambil langkah atau kebijakan dalam menangani kemiskinan ekstrem seperti dalam data BPS Bali.
“Kami meragukan data dari BPS Bali, kami butuh validasinya. Kami klarifikasi ke OPD terkait, hanya ada 48 KK miskin ekstrem,” sambungnya.
Keraguan terhadap data BPS Bali, ucap Sana, bukan hanya karena tak menemukan jumlah sebanyak data BPS. Data yang menyebut Gianyar penyumbang kemiskinan di Bali, juga timpang dibandingkan data kemiskinan tahun 2022 dengan kemiskinan Gianyar jauh di bawah kabupaten lain.
Dia sudah minta data itu ke BPS Bali, tapi BPS belum mengeluarkan data by name by address dimaksud. “Kalau kami dapat data itu kan gampang tindaklanjuti,” janjinya.
Bila BPS Bali tak menyerahkan data by name by address sebagaimana diminta, dia menilai Pemkab Gianyar hanya akan menuntaskan 48 KK sesuai dengan dengan data musdes dan OPD terkait. Sana mengapresiasi program pemerintah pusat untuk membuat nol kemiskinan. Hanya, agar tidak salah sasaran dalam membuat kebijakan, dia menuntut data by name by address dari BPS Bali. adi
