Fraksi Hanura Minta Perpanjang Kontrak Pegawai yang Menangani Covid-19

  • Whatsapp
LUH Andriani membacakan pandangan umum Fraksi Partai Hanura DPRD Klungkung, Selasa (6/7/2021). foto: ist

KLUNGKUNG – Fraksi Partai Hanura DPRD Klungkung mengucapkan terima kasih kepada Satgas Covid-19, yang terus menerus-melakukan penanggulangan dan penanganan bahaya bencana pandemi. Termasuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan berbagai kebijakan, terutama dengan adanya kelonggaran pemberlakuan waktu.

Untuk itu, Fraksi Partai Hanura minta agar kebijakan tersebut agar dibarengi dengan pengawasan kegiatan masyarakat secara ketat, sehingga tidak menimbulkan klaster baru Covid-19.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Hanura DPRD Klungkung, Luh Andriani, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Hanura DPRD Klungkung dalam Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020, Selasa (6/7/2021) di DPRD Klungkung.

Lebih lanjut Andriani menyampaikan, terkait dengan pelayanan uji kendaraan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan, fraksinya tetap berpendapat masyarakat harus mendapat pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Jadi, tidak melakukan uji kendaraan ke daerah lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan esensi pemberian hak otonom kepada daerah, yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pengadaan peralatan terkait pengujian kendaraan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, dan menjadikan retribusi ujian kendaraan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang pasti dan andal. Untuk kepentingan tersebut, jelasnya, Fraksi Partai Hanura minta agar maksud surat Dirjen Perhubungan Darat terkaitan pelaksanaan uji kendaraan (KIR) agar segera dipenuhi.

Baca juga :  Cegah Penyebaran Covid-19, Pasar Umum di Gianyar Dilengkapi Bilik Disinfeksi dan Wastafel

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu dilakukan pendataan potensi dan pelaksanaan uji kendaraan angkutan umum di Nusa Penida. “Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan penumpang, dan untuk menjaga citra pariwisata tentu harus memberi pelayanan transportasi yang nyaman dan aman,” lugasnya.

Mengenai pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), kata dia, mengingat kewenangan ini baru diserahkan menjadi kewenangan daerah, maka Fraksi Partai Hanura berpendapat perlu dilakukan pendataan potensi sesuai dengan perkembangan pembangunan di Klungkung. Bila perlu, sambungnya, Fraksi Hanura mengusulkan untuk membentuk peraturan daerah khusus untuk mengatur tentang PBBP2.

“Jadi, jelas mana bumi dan bangunan yang dapat dijadikan objek PBB P2, dan bagaimana menentukan target PAD yang bersumber dari PBBP2. Dengan demikian harapan kemandirian daerah di bidang keuangan akan terwujud,” tambahnya.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir Fraksi Partai Hanura, Andriani berpesan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari Bupati Klungkung. Salah satunya agar pegawai kontrak yang dipekerjakan khusus menangani Covid-19 agar masa kontraknya diperpanjang atau dilanjutkan.

“Kemudian untuk lembaga Majelis Desa Adat Kabupaten agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah, terutama menyangkut anggaran operasional,” urainya menandaskan. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.