Fraksi Golkar Minta Pemkab Bangli Serius Gali Potensi PAD

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD Bangli, I Wayan Wasana, menyerahkan pemandangan umum diterima oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, BANGLI – DPRD Bangli melangsungkan rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terkait Raperda APBD Perubahan Bangli 2025, Senin (21/7/2025), dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.

Fraksi Partai Golkar dalam PU menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli menurun dari Rp307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2025. “Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah, dan kemandirian fiskal, yang dicanangkan dalam berbagai regulasi nasional dan daerah,” ujar I Wayan Sutama selaku juru bicara Fraksi Golkar.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penurunan PAD ini menunjukkan belum optimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta lemahnya integrasi sistem pendapatan berbasis digital. Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah membangun sistem PAD berbasis digital revenue system, dan memperluas basis pajak dan retribusi.

“Kami percaya kekuatan fiskal daerah bukan hanya pada besarannya, tapi pada kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara cerdas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan,” tambahnya.

Fraksi PDIP mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang berpihak pada masyarakat. “Kami tetap mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dalam mewujudkan Nangun Sat Kerti Loka Bali di Kabupaten Bangli,” papar I Nengah Wasana, pembicara Fraksi PDIP.

Menyampaikan PU, Fraksi Gabungan Restorasi Raya minta Pemerintah Daerah lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pun mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.

“Kami minta Pemerintah Daerah lebih serius dan berkomitmen dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dan mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat,” seru I Ketut Guna sebagai pembicara Fraksi tersebut.

Mereka juga menanyakan upaya apa saja yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan PAD. “Apakah hal itu dapat dipastikan ada kenaikan lebih dari yang sudah direncanakan?” cecar Ketut Guna. Dengan demikian, diharapkan Raperda Perubahan APBD Bangli 2025 dapat disusun dengan lebih baik dan tepat sasaran. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses