Forkopimda Karangasem Inspeksi Sektor Nonesensial, Pemkab Wacanakan Insentif ke Pedagang yang Ditutup

  • Whatsapp
BUPATI Karangasem, I Gede Dana (kiri) bersama Kapolres Karangasem, AKBP Ni Nyoman Suartini saat inspeksi sektor usaha yang termasuk nonesensial di wilayah Karangasem, Minggu (11/7/2021). foto: ist

KARANGASEM – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 10/2021, Forkopimda Karangasem menginspeksi sektor usaha yang termasuk nonesensial di wilayah Karangasem, Minggu (11/7/2021). Sektor usaha ini termasuk dalam SE Gubernur itu yang dilarang buka selama penerapan PPKM Darurat.

Inspeksi melibatkan Bupati Karangasem, I Gede Dana; Kapolres Karangasem, AKBP Ni Nyoman Suartini; Dandim 1623/Karangasem, Letkol Inf. Bima Santosa; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Amlapura, Aji Kalbu Pribadi; Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa, serta anggota Forkopimda lainnya.

Bacaan Lainnya

Yang dikategorikan sektor usaha nonesensial meliputi toko pakaian, toko kain, toko elektronik, toko seluler, toko peralatan rumah tangga, dealer kendaraan dan sektor lainnya. Inspeksi dimulai dari wilayah seputaran Kota Amlapura dengan menyasar toko-toko besar yang masuk kategori usaha nonesensial, tapi toko makanan dan sembako tetap dibolehkan buka dengan aturan tertentu.

Khusus toko modern berjaringan seperti Indomaret dan Alfamart tidak tersentuh penertiban, apalagi penutupan oleh petugas gabungan. Alasannya, karena selain menjual kebutuhan dan peralatan rumah tangga, toko modern berjejaring tersebut juga menjual makanan dan minuman serta kebutuhan pokok.

Dalam kegiatan di hari pertama tersebut, petugas gabungan tidak langsung menutup sektor usaha nonesensial yang ada. Mereka hanya memberi peringatan kepada pemilik toko atau pemilik usaha bersangkutan, agar mulai Senin (12/7/2021) menutup sementara toko atau tempat usahanya. Batasan waktunya hingga aturan PPKM darurat berakhir pada 20 Juli mendatang. Usai memberi peringatan, petugas menempel segel tanda penutupan tempat usaha nonesensial dimaksud.

Baca juga :  Kapolres-Dandim Bangli Cek Posko Desa Tangguh Dewata

Bupati Gede Dana kepada awak media menyampaikan, penutupan sektor usaha nonesensial tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Bali. Dia mengaku sangat mendukung instruksi Gubernur itu, mengingat masih tingginya angka kasus Covid-19 di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem.

“Kami harus mengambil tindakan tegas melalui penutupan kegiatan sektor usaha nonesensial. Hari ini (kemarin) masih sosialisasi, besok (hari ini) semua sektor usaha nonesensial harus tutup agar bisa mengurangi mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Tindakan tegas, sebutnya, akan dilakukan jika masih ditemukan ada pedagang atau pemilik usaha di sektor nonesensial yang tetap buka. Bentuknya bisa sanksi denda hingga pidana ringan. “Kalau tidak diambil tindakan tegas begini, kami khawatir PPKM Darurat ini akan diperpanjang,” serunya.

Dana sempat menyebut soal rencana pemberian insentif untuk para pedagang nonesensial yang tempat usahanya ditutup sementara semasa PPKM Darurat. “Kami masih rumuskan, tapi kami tidak janji ya. Yang jelas kami akan rumuskan agar semua tidak merasa dirugikan,” ucapnya mengakhiri wawancara.

Terkait sanksi pidana bagi pelanggar sealam PPKM Darurat, Kapolres Suartini menegaskan, dari namanya saja sudah ada kata “darurat”. Aturannya sudah jelas, baik instruksi Gubernur Bali maupun instruksi Mendagri. Sudah jelas pula diuraikan untuk sektor usaha nonesensial harus dilakukan penutupan sementara selama PPKM Darurat berlangsung.

“Tujuannya jelas untuk mengurangi mobilitas masyarakat, dan hari ini Forkopimda sudah mulai melakukan tindakan. Nanti sanksi yang diberikan terhadap pelanggar yakni pidana ringan,” sebut Kapolres tanpa merinci lebih jauh. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.