Eksekutif Jawab Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bangli

  • Whatsapp
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyerahkan Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bangli terkait Rancangan APBD 2022. foto: ist

BANGLI – Sidang paripurna lanjutan dengan agenda jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Bangli terhadap Rancangan APBD 2022 dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Rabu (29/9/2021). Dalam sidang tersebut, Bangli Sang Nyoman Sedana Arta membacakan jawaban eksekutif.

Sedana Arta menguraikan, menjawab pertanyaan Fraksi PDIP terkait pembangunan fasilitas yang tertimpa bencana alam, dia berkata tetap menjadi prioritas menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam penanganannya tetap perlu perencanaan matang agar pelaksanaan dapat berjalan baik.

Bacaan Lainnya

Terkait sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap PAD Bangli, dengan mulai dibukanya daerah tujuan wisata, Pemkab tetap melakukan langkah koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan para pelaku pariwisata. Targetnya untuk sosialisasi berkelanjutan mengenai penerapan kesehatan, sehingga pengunjung ke tempat wisata benar-benar aman dan nyaman.

Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Golkar terkait defisit RAPBD 2022 dirancang Rp87 miliar yang bersumber dari Silpa sebesar Rp35 miliar lebih, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp56 miliar lebih. Terkait alokasi anggaran penanganan Covid-19, Bupati sangat sependapat ini merupakan salah satu prioritas dalam RAPBD 2022. Bentuknya dapat berupa alokasi jaring pengaman sosial, alokasi pemulihan ekonomi, dan alokasi untuk belanja kesehatan.

Baca juga :  Kecelakaan Lalu Lintas di Nusa Penida Meningkat, Ini yang Dilakukan Bupati Suwirta

“Alokasi anggaran tersebut tersebar di beberapa perangkat daerah yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu juga dirancang belanja tidak terduga dalam rangka mengantisipasi pengeluaran yang belum dirancang dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.

Terkait alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui DPRD, dia berkata Pemkab menyiapkan alokasi anggaran dimaksud, tentu menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Menjawab masukan Fraksi Partai Demokrat, terkait mendukung kemajuan kebudayaan adat Bali di Kabupaten Bangli, Bupati berkata kebijakan yang dirancang adalah memberi bantuan hibah kepada kelompok/lembaga/organisasi kemasyarakatan. Kebijakan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan juga secara teknis akan dijabarkan melalui petunjuk teknis yang disusun oleh perangkat daerah terkait.

Sementara penganggaran belanja pegawai sebesar Rp510 miliar lebih, terangnya, memang dialokasikan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan tambahan penghasilan ASN, tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, jasa pelayanan medis insentif pajak dan retribusi daerah, dan belanja pegawai lainnya. Semua bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN di Bangli, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih optimal.

Bupati juga menegaskan Pemkab tetap akan mengutamakan dan mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada untuk pembangunan pusat olahraga. Hanya, dia menegaskan diperlukan lahan cukup luas, makanya perlu pengadaan lahan peningkatan sarana dan prasarana masing-masing kecamatan.

“Tetap akan kita lakukan secara bertahap, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan kecamatan bisa merata di seluruh Bangli. Sedangkan pembangunan fasilitas umum meliputi rumah sakit, gedung DPRD, infrastruktur jalan irigasi, sarana pendidikan, maupun fasilitas publik lainnya, pemerintah tetap mengoptimalkan peran serta fungsi masing-masing perangkat daerah. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang didukung aparat pengawas internal di Bangli,” urainya. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan lancar sesuai harapan bersama semua pihak.

Baca juga :  Budayawan Tegaskan Kesenian Arja Tak Boleh Keluar dari Pakem

Menyikapi masukan Fraksi Restorasi Hati Nurani terkait aspirasi di masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dan Musrenbang, dia berkata akan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah. Sebab, itu akan menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas. “Terkait saran dan usulan dari masing-masing fraksi akan kami jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Sedana Arta. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.