POSMERDEKA.COM, BANGLI – Dalam pandangan umum fraksi DPRD Bangli, dari empat pembicara terhadap Raperda APBD 2023, beberapa materi rancangan dimaksud perlu dijelaskan lebih lanjut guna menyamakan persepsi. Selanjutnya dibahas pada rapat gabungan antara legislatif dengan eksekutif.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menjawab pertanyaan dan masukan masing-masing fraksi dalam rapat paripurna, Senin (28/8/2023) sore. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika.
Terkait pandangan umum Fraksi Restorasi Hati Nurani, Sedana Arta mengatakan, OPD terkait tetap komitmen menindaklanjuti aspirasi pembangunan di masyarakat. Namun, dalam penjabarannya tetap menggunakan skala prioritas dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemkab tetap melakukan upaya peningkatan PAD sektor pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan penggalian potensi sumber pendapatan daerah dari pemanfaatan destinasi alam yang merupakan potensi terbesar.
Terkait pandangan umum Fraksi PDIP, Sedana Arta menyebut eksekutif dalam melakukan menyusun perubahan rencana kerja anggaran tetap berpihak pada kebijakan prorakyat.
Salah satunya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yakni pemajuan kebudayaan adat Bali berbasis nilai-nilai Sad Kerthi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan, untuk dapat meringankan beban masyarakat kecil.
Menjawab pandangan umum Fraksi Partai Golkar, dia berkata penggalian potensi baru sebagai sumber PAD tetap dilakukan melalui kajian perangkat daerah terkait. Optimalisasi PAD baik pajak daerah maupun retribusi daerah harus didasarkan sumber data di lapangan. Pemetaan dan basis data merupakan salah satu langkah penting agar mendapat data akurat dan terkini.
“Untuk ke depan perangkat daerah akan lebih memaksimalkan langkah-langkah pemetaan, pendataan potensi pajak daerah, dan retribusi daerah sebagai dasar serta acuan dalam pengambilan kebijakan,” janjinya.
Menyikapi Fraksi Partai Demokrat, eksekutif menjanjikan tetap berusaha meningkatkan belanja, khususnya belanja modal, agar mampu memacu inovasi masyarakat secara luas. Kemudian memberi stimulus terhadap laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang akan mempengaruhi perbaikan dan peningkatan sektor yang lain.
“Kita tetap berusaha meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik setiap tahun agar bisa memenuhi persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Adanya pengawasan dalam penyusunan dan penggunaan belanja daerah, baik dalam APBD Induk maupun Perubahan, diakui sangat penting dilakukan. Pengawasan bisa dilakukan APIP di daerah, juga oleh DPRD, untuk memastikan penyusunan APBD mengacu prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prioritas daerah.
Pemkab, jelasnya, tetap berusaha menggali sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD dengan melakukan intensifikasi pemungutan pajak serta retribusi daerah, yang melibatkan pihak-pihak terkait. Selain itu mengajukan usulan ke pemerintah pusat dan Pemprov Bali serta kabupaten lain guna meningkatkan pendapatan transfer melalui DAK dan BKK.
“Mekanisme diskusi melalui rapat-rapat antara DPRD dengan OPD terkait memang perlu dilakukan lebih intensif guna melakukan pengawasan dalam penggunaan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat transparan, efektif dan efisien serta akuntabel,” pintanya.
Terkait saran dan masukan dari masing-masing fraksi, Sedana Arta menegaskan akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya. gia
