Ego Sektoral Jadi Penghalang Tuntasnya Data Pemilih

  • Whatsapp
Muhammad Afifuddin. Foto: ist
Muhammad Afifuddin. Foto: ist

DENPASAR – Menghadirkan data pemilih yang minim kesalahan dan mutakhir dinilai mudah terwujud jika tiga lembaga yang mengurusnya, KPU, Disdukcapil, dan Bawaslu, memiliki spirit yang sama untuk memutakhirkan data. Apalagi tiga institusi itu bukanlah entitas baru dan memiliki kesatuan fungsi terkait. Ego sektoral masing-masing lembaga yang sesungguhnya sama-sama bekerja menjadi penghalang untuk bekerja sama.

Menurut anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, harus dibangun semangat yang sama dalam menggarap pemutakhiran daftar pemilih sebagai instrumen penting dalam Pemilu dan Pilkada. Dia mengakui masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak pernah selesai meski koordinasi dengan semua stakeholder terkait sudah dilakukan. “Bukan sekali saja, berkali-kali masalah DPT ini kita koordinasikan, baik di pusat maupun di daerah. Tapi kenapa selalu tidak pernah tuntas?” tanyanya sambil tertawa saat memberi arahan pada Rakor Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang digelar Bawaslu Bali di The Trans Resort Bali, Minggu (27/6/2021).

Bacaan Lainnya

Rakor DPB tersebut menghadirkan KPU Bali, Bawaslu Bali, dan KPU kabupaten/kota, serta Disdukcapil kabupaten/kota seluruh Bali. Acara dibuka Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, didampingi empat komisioner Bawaslu Bali lainnya.

Baca juga :  28 Faskes di Tabanan akan Melayani Vaksinasi Covid-19

Ya, karena masing-masing stakeholder yakni KPU, Bawaslu, dan Dukcapil bukan bekerja sama, tapi sama kerja dengan kewenangan masing-masing,” imbuh komisioner yang mengampu Divisi Pengawasan dan Sosialisasi di Bawaslu RI ini.

Dia menguraikan, stakeholder terkait harus bekerja sama untuk menyelesaikan setiap masalah yang ditemukan dalam DPT. Sebaliknya, kata dia, jika semua pihak terkait berjalan dengan ego sektoral dan kewenangan masing-masing, itu bukan bekerja sama melainkan sama-sama kerja.

“Semua bekerja. KPU, Bawaslu, dan Dukcapil masing-masing bekerja dengan tupoksinya, tapi tidak mau membangun komunikasi dan lebih mengedepankan ego sektoral. Jika sama kerja ini terus dibangun, masalah DPT tidak akan pernah selesai,” pesan komisioner yang akrab disapa Afif itu mengingatkan.

Afif lalu menambahkan contoh betapa tidak adanya kesatuan pandangan dalam menyikapi soal hak pilih dalam Pemilu maupun Pilkada. Kata dia, di suatu daerah pemilihan, orang yang terdaftar dalam DPT tapi belum memiliki KTP-el, tidak boleh memilih. Sementara di tempat berbeda, tidak terdaftar dalam DPT tapi punya KTP-el justru boleh memilih. “Ini masalahnya di mana? Siapa yang disalahkan?” cetusnya disambut tawa peserta.

Agar DPT tidak lagi “berulang tahun” pada Pemilu Serentak 2024, dia minta semua pihak yang terlibat dalam persoalan DPT terus meningkatkan komunikasi dan kerjasama. “Data pemilih, sebagai bagian penting dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, agar tidak menjadi bahan bulan-bulanan (terhadap penyelenggara) oleh peserta maupun masyarakat,” ulasnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.