MATARAM – Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menggulirkan kembali wacana untuk efisiensi pemilihan kepala daerah.
Alih-alih melalui pemilihan langsung, ADPSI mengusulkan pemilihan gubernur cukup dilakukan oleh DPRD seperti dahulu. Isu ini merupakan salah satu topik terhangat yang dibicarakan dalam Rapat Kerja Nasional ADPSI di Jakarta, beberapa hari lalu.
“Jadi, dari berbagai rekomendasi dan saran kepada pemerintah, salah satu yang mencuat terkait keinginan para anggota DPRD di semua wilayah Indonesia agar pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD,” sebut Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, Kamis (3/11/2022).
Menurut Ketua DPW PPP NTB itu, hampir semua daerah memberi masukan agar pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD. Alasannya, pemilihan langsung rawan politik uang dan jual-beli rekomendasi di parpol.
Dia memaparkan, dalam forum resmi itu, banyak daerah menyoroti heboh munculnya mahar untuk rekomendasi parpol saat pilgub. Salah satunya menimpa Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, saat mengambil rekomendasi Partai Gerindra.
“Dan, itu diungkap perwakilan dari DPRD Jatim serta beberapa pimpinan DPRD lainnya,” sambung Muzihir.
Dalam pandangan Muzihir, keuntungan dari pemilihan lewat DPRD adalah biaya pilgub bisa ditekan, dan dapat menghindari gesekan di tingkat akar rumput. Pun diklaim akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan diinginkan oleh publik. Sayang, dia tidak merinci detail ukuran “berkualitas dan diinginkan publik itu”.
Lebih lanjut Muzihir mengutarakan, gubernur yang dipilih oleh DPRD tentu akan lebih berkualitas daripada dipilih dari hasil politik uang atau mahar politik. Terlebih gubernur adalah wakil pusat di daerah, tentu dia banyak melekat fungsi koordinasi dengan para bupati dan wali kota.
“Kan gubernur itu enggak punya rakyat, maka sangat pas manakala pemilihannya enggaklangsung, cukup lewat DPRD. Usulan ini sudah menjadi sebuah rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah melalui Mendagri beberapa hari lalu,” tandas Muzihir. rul
