Duplikasi Anggaran Pilkada 2020 untuk Pilkada 2024, 50 Persen Lebih untuk Honor

  • Whatsapp
WAYAN Semara Cipta (tengah) dalam satu kegiatan KPU Badung saat Pilkada Badung 2020. Foto: hen
WAYAN Semara Cipta (tengah) dalam satu kegiatan KPU Badung saat Pilkada Badung 2020. Foto: hen

DENPASAR – Pesan KPU RI agar KPU di daerah merancang penganggaran Pemilu dan Pilkada 2024 mulai dieksekusi. Namun, karena sejumlah hal di Pilkada masih ada pembahasan, penganggaran belum dapat berjalan maksimal. “Kami sudah merancang skema anggarannya, tapi masih menduplikasi anggaran Pilkada 2020. Sementara itu yang kami buat,” kata Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, Senin (5/4/2021).

Bukan tanpa alasan dia meniru anggaran Pilkada 2020. Kata Kayun, sapaan akrabnya, KPU Bali sudah menyerahkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) untuk Pemilu dan Pilkada 2024, termasuk catatan apa saja yang diubah. Anggaran Pilkada 2020 dipakai, jelasnya, karena serapan anggaran sangat tinggi, sampai dengan Maret 2021 mencapai 90,23 persen dari alokasi yang diajukan.

Bacaan Lainnya

Dari anggaran Rp 29,2 miliar yang disediakan Pemkab Badung, yang tersisa untuk dikembalikan hanya Rp2,8 miliar. “Hampir 16 miliar dari anggaran itu untuk honor badan adhoc (PPK, PPS, KPPS), ya lebih dari 50 persen. Karena dalam draf KPU RI tercantum ada honor penyelenggara, berarti kemungkinan ada implikasi juga terhadap rancangan anggaran,” urai komisioner berpostur “kering” itu.

Lebih jauh diutarakan, KPU Badung juga sedang merancang simulasi dengan dua model TPS, yakni dengan maksimal 300 pemilih seperti Pilkada 2020, dan maksimal 500 orang seperti Pemilu 2019. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi model mana yang kelak dipastikan dipakai, dengan asumsi pandemi Covid-19 belum benar-benar hilang. Konsekuensinya, nilai anggaran dengan model TPS maksimal 300 pemilih jelas lebih besar dibanding maksimal 500 pemilih.

Baca juga :  Doni Monardo Tegaskan Covid-19 Bukan Rekayasa, Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa

“Makin banyak TPS, berarti perlu makin banyak perlengkapan di TPS, termasuk biaya membuat TPS. Belum lagi petugas KPPS yang itu berimplikasi kepada honor yang harus dianggarkan. Intinya, masih banyak yang harus kami kerjakan ini,” katanya tertawa.

Disinggung kesiapan anggaran, Kayun berujar akan menyampaikan ke Pemkab Badung. Apakah nanti seluruh biaya ditanggung Pemkab Badung atau ada dibantu dari APBN, dia menjawab masih menanti kepastian kabar dari KPU RI. “Dalam kondisi pandemi begini tidak tahu juga apa bisa ditanggung APBD atau gimana. Tugas kami hanya mengajukan ke Pemkab,” cetusnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.