DPRD Klungkung Soroti Kelebihan Pembayaran Peningkatan Jalan Tanglad-Wates

  • Whatsapp
WAKIL Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, menyampaikan rekomendasi DPRD Klungkung terhadap LHP BPK RI TA 2020 di ruang rapat Nawa Natya DPRD Klungkung, Selasa (8/6/2021). Foto: ist
WAKIL Ketua DPRD Klungkung, Wayan Baru, menyampaikan rekomendasi DPRD Klungkung terhadap LHP BPK RI TA 2020 di ruang rapat Nawa Natya DPRD Klungkung, Selasa (8/6/2021). Foto: ist

KLUNGKUNG – Pimpinan DPRD Klungkung mengeluarkan Keputusan DPRD Klungkung Nomor 6/2021 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemkab Klungkung Tahun Anggaran 2020. Rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom, ini dibacakan Wakil Ketua Wayan Baru, Selasa (8/6/2021) dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Wayan Baru menyoroti belanja barang dan jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah senilai Rp 71.356.000 yang tidak mencakup program dan kegiatan pemerintah daerah. Ini sesuai temuan BPK yang diuraikan dalam Bab I huruf B, angka 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 70.B/LHP/XIX.DPS/05/2021. Untuk itu, dia berkata DPRD Klungkung merekomendasikan kepada Bupati Klungkung agar menindaklanjuti temuan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Dalam pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta dapat merealisasikan belanja barang/jasa ke depannya harus memperhatikan pencapaian target kinerja kegiatan sesuai dengan DPA,” tegasnya.

DPRD Klungkung dalam rekomendasinya juga menyoroti kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan/peningkatan Jalan Tanglad-Wates senilai Rp 87.289.163, 97. Atas dasar itu, Bupati Klungkung diminta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPK, serta tetap melakukan pengawasan, pengendalian internal yang lebih cermat terhadap kegiatan yang bersumber dari APBD.Termasuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada penyedia atas kesalahan tersebut.

Baca juga :  PDIP Cueki Tantangan Golkar di Pilkada, Banteng Bangli Siap Hadapi “Dua Lawan”

“Atas tindak lanjut serta pengembalian oleh penyedia ke kas daerah, juga patut diapresiasi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” jelasnya. DPRD Klungkung juga melayangkan apresiasi kepada Bupati beserta seluruh jajaran, karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. “Namun, tetap diperlukan adanya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai perintah peraturan perundang undangan,” tutupnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.