KARANGASEM – Komisi II dan III DPRD Karangasem menggelar rapat kerja bersama BPKAD Karangasem, Selasa (2/3/2021) untuk membahas optimalisasi pengelolaan galian C untuk peningkatan PAD Karangasem. Rapat dipimpin Ketua Komisi II, I Wayan Sunarta, bersama Komang Sartika dengan dihadiri Plt Kepala BPKAD I Wayan Purna beserta jajaran.
Sunarta memaparkan, berdasarkan pantauan di lapangan, pengelolaan galian C sejak tahun 2021 mulai mengalami peningkatan daripada sebelumnya yang dinilai sangat minim. Meski begitu, masih ada kebocoran yang perlu dioptimalisasi untuk pengawasan dari pemerintah. Dia berkata DPRD mendukung visi-misi pemerintahan baru Karangasem dengan satu-satunya upaya meningkatkan PAD yakni dengan melalui pengelolaan galian C. Sebab, sisi pariwisata saat ini yang dirundung pandemi Covid-19 sangat jauh tidak memungkinkan.
Legislator Komang Sartika bertanya sebenarnya ada apa di balik galian C itu? Sebab, setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Karangasem, dia merasa sangat terasa peningkatan dari sisi aktivitas truk. “Terkait lonjakan sekarang, lalu sebelumya apakah ada pembiaran? Lalu ada itu ‘surat sakti’ kami saat melakukan sidak, bagaimana itu?” kejar Sartika.
I Wayan Purna menjelaskan, “surat sakti” yang sempat viral di media sosial itu sebenarnya bukan surat sakti dalam pengertian umum. Surat itu hanya surat pernyataan dari sopir. Jika misalnya sopir ngotot mengaku mengambil pasir di galian C ilegal, apakah Pemkab bisa memaksa sopir itu tetap bayar pajak? “Fungsi surat itu adalah pernyataan sopir, itu kami bantu terkait penertiban,” jelasnya.
Mengenai instruksi melakukan pengawasan, dia berujar pada bulan Maret minta tenaga OPD membantu instansinya. Termasuk Satpol PP dimohonkan di setiap portal pengambilan pasir, dan jika ada antrean panjang agar diatur Dinas Perhubungan. Jika masih terjadi kebocoran, dia tidak mau menyalahkan siapapun, dan akan bersinergi dengan pihak terkait untuk mendapat solusi. nad
