POSMERDEKA.COM, BULELENG – Fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD 2024 di DPRD Buleleng, Selasa (24/10/2023). Rapat paripurna ini sebagai tindak lanjut terhadap penjelasan Pj. Bupati Buleleng atas Raperda tentang APBD 2024 yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Juru bicara gabungan Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, serta Fraksi Demokrat dan Perindo, Kadek Sumardika, menyatakan, Raperda APBD 2024 disepakati untuk didorong agar segera dilakukan pembahasan ke tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan yang ada, hingga ditetapkan menjadi Perda.
Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Ketua Fraksi, Nyoman Gede Wandira Adi, menyebut Raperda APBD sudah disampaikan penjelasannya Pj. Bupati sebelumnya. Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui untuk dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda.
“Dengan berbagai usul dan saran, di antaranya terhadap Belanja Daerah, disarankan agar Pj. Bupati beserta jajarannya lebih fokus untuk Belanja Modal, khususnya untuk infrastruktur bangunan sekolah, puskesmas, jaringan irigasi serta kantor- kantor pelayanan masyarakat agar mendapat perhatian serius di tahun anggaran 2024,” kata Wandira.
Fraksi Partai Nasdem dengan juru bicara Kadek Sudiarta menyatakan agar Raperda APBD 2024 segera dibahas ke tahap selanjutnya secara cermat, teliti, saksama, serta mendalam. Dengan begitu menghasilkan keputusan dan manfaat baik bagi masyarakat Buleleng.
“Serta berharap agar Pemerintah Daerah terus melakukan peningkatan belanja prioritas, efektifitas nonprioritas dan mandatory spending, agar menghasilkan output, outcome dan dampak mencapai tujuan yang diharapkan Pemerintah Daerah,” paparnya.
Fraksi Partai Hanura yang disampaikan Gede Arta Wijaya juga menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasan APBD 2024 ke tahapan selanjutnya, sampai ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
Dia berharap agar program dan anggaran di tahun 2024 dapat menyentuh permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat memperbaiki permasalahan yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2023.
“Seperti pada program penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan lapangan pekerjaan, menurunkan inflasi, serta perbaikan infrastruktur untuk memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat Buleleng,” ungkapnya.
Selanjutnya, apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD Buleleng diserahkan ke Pj. Bupati untuk mendapat penjelasan serta jawaban atas pertanyaan, usul dan saran dari para wakil rakyat Buleleng, sebelum dilanjutkan pembahasannya ke tahapan selanjutnya. edy
