DPRD Buleleng Minta Pemkab Optimalisasi Pelayanan Kesehatan

RAPAT DPRD Bulelengmembahas rekomendasi LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2021, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara. Foto: rik

BULELENG – Banyak peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas)Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat yang dinonaktifkan lantaran tidak terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dewan berharap Pemkab Buleleng melalui SKPD terkait segera bisa mengambil langkah-langkah, guna bisa menanggulangi permasalahan jamkesmas tersebut.

Hal ini menjadi pembahasan penting dalam rapat anggota DPRD Bulelengpada Selasa (20/4/2022). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, di Ruang Gabunga Komisi ini terkait pembahasan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Susila Umbara mengatakan, perlu adanya penegasan dalam bidang kesehatan dalam rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2021 yang akan disampaikan. “Bilamana perlu, itu dimasukan kata-kata menyangkut soal kemanusaiaan,” kata Susila Umbara kepada Tim Ahli DPRD.

Senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. Tim Ahli DPRD Buleleng diminta segera merumuskan catatan yang lebih mempertegas tujuan wakil rakyat dalam jaminan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebab dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan RSUD Buleleng, masih terdapat KIS dari PBI Pusat yang terblokir.

Pemerintah Pusat telah melakukan verifikasi data jumlah kemiskinan yang ada di Buleleng. Sesuai data, ada sekitar 49.730dan diberikan kelebihan 3,5 persen dari jumlah tersebut. Sehingga, dari 218.000data KIS yang dibiayai PBI Pusat akan dikurangi dengan data kemiskinan riil yang ditambahkan 30 persen. Dan sisanya79.000 lebih KIS PBI Pusat akan terblokir.

Baca juga :  Direktur Rumah Sakit, The Real Devotion In Life

“Buleleng diberikan peluang oleh Pemerintah Pusat mengusulkan lagi PBI Pusat. Asalkan semua kreteria kemiskinan terpenuhi oleh masyarakat yang kemarin yang terblokir maupun yang kini dalam proses terdaftar pada PBI Daerah,” ujar Ngurah Arya.

Dinas terkait diminta segera menyampaikan langkah termasuk percepatan pendataan DTKS di masing-masing wilayah. Sehingga saat ada KIS masyarakat terblokir, pemerintah nantinya bisa membantu baik berobat di rumah sakit swasta maupun RSUD.

“Sejauh ini Dinas Sosial sudah terus memverifikasi dan mendaftarkan masyarakat yang terblokir KIS-nya. Jika yang bersangkutan betul-betul memenuhi kreteria orang miskin, maka yang bersangkutan bisa didaftarkan melalui PBI Daerah,” kata Ngurah Arya.

Dari berbagai masukan yang sudah disampaikan oleh masing-masing Komisi DPRD Buleleng terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2021, selanjutnya akan kembali dilakukan penyempurnaan sebelum nantinya disampaikan ke Bupati Buleleng dalam rapat paripurna berikutnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.