POSMERDEKA.COM, BANGLI – Rapat paripurna DPRD Bangli membahas persetujuan terhadap Ranperda APBD 2025 atas penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Bangli, Kamis (31/10/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada dan I Komang Carles. Turut hadir Pjs. Bupati Bangli, I Made Rentin, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bangli.
Dalam laporan sebelumnya, Rentin menyampaikan Belanja Daerah dalam APBD 2025 dirancang sebesar Rp1,232 triliun. Dialokasikan untuk Belanja Operasional sebesar Rp984 miliar yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp624 miliar, Belanja Barang Rp337 miliar, dan Belanja Bunga Rp4 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sebesar Rp307 miliar.
Untuk Belanja Hibah dirancang Rp18 miliar, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp200 juta, Belanja Modal Rp68 miliar, Belanja Tak Terduga Rp3 miliar, Belanja Transfer Rp175 miliar, Belanja Bagi Hasil Rp12 miliar, dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp162 miliar.
Dalam sidang ini juga, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya. Seperti Fraksi Restorasi Raya yang merupakan gabungan Partai Gerindra dan Nasdem. Dalam pandangannya, mereka menyoroti soal SDM di lingkup pendidikan. Mereka minta Pemkab Bangli terus melakukan kajian terhadap kinerja pendidikan berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN, supaya kebutuhan tenaga pendidik benar-benar merata.
Fraksi PDIP tidak memberikan catatan kritis. Mereka menyatakan sepakat dan menyetujui RAPBD 2025, karena yakin setelah APBD disepakati dapat berjalan sesuai harapan masyarakat Bangli.
Berbeda dengan Fraksi Golkar, mereka memberi berbagai kritik terkait RAPBD 2025 ini. Mereka menilai pendapatan dari sektor PAD masih bisa ditingkatkan. Sebab selama ini masih terdapat potensi kebocoran. Mereka pun menegaskan hal ini harus dicarikan solusi bersama eksekutif dan legislatif.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai APBD 2025 yang masih bergantung dari DAK, DAU dan Dana Transfer, mewajibkan penggunaan APBD ini untuk program berkala nasional. Jadi, sulit diarahkan untuk menyentuh lingkup terkecil masyarakat Bangli. Karena itu, Golkar pun mengajak semua pihak agar memikirkan strategi guna meningkatkan PAD Bangli.
Rentin menambahkan, setelah ini dia akan membawa rancangan APBD 2025 ini ke Pemprov Bali untuk dilakukan verifikasi. “Kami harap proses evaluasi dan verifikasi tidak memakan waktu lama, supaya proses selanjutnya bisa segera dilaksanakan,” lugasnya menandaskan. gia
