DPRD Bangli Minta ASN Ditempatkan Sesuai Keahlian, Ranperda Perangkat Daerah Ditetapkan

  • Whatsapp
KETUA Fraksi PDIP, Ni Nengah Madiayani, menyerahkan hasil rapat gabungan komisi-komisi kepada Wakil Ketua DPRD Bangli saat sidang paripurna pada Selasa (10/8/2021). Foto: ist
KETUA Fraksi PDIP, Ni Nengah Madiayani, menyerahkan hasil rapat gabungan komisi-komisi kepada Wakil Ketua DPRD Bangli saat sidang paripurna pada Selasa (10/8/2021). Foto: ist

BANGLI – Melalui sidang paripurna pada Selasa (10/8/2021), DPRD Bangli menetapkan Ranperda tentang Perubahan Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangat Daerah menjadi Peraturan Daerah. Sidang di Ruang Krisna Setda Bangli itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budiada; dan dihadiri Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta. Dalam kesempatan itu, legislatif minta eksekutif agar menempatkan para ASN sesuai dengan keahliannya.

Pembicara gabungan komisi DPRD Bangli, Ni Nengah Dwi Madya Yani, mengatakan, Ranperda tentang erubahan  Perda Nomor 13/2016  tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah itu sebelumnya dibahas melalui rapat panitia khusus DPRD. Setelah ditelaah secara saksama dan mempelajari Ranperda yang disampaikan Bupati, sebutnya, legislatif memandang Ranperda ini layak untuk ditetapkan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja para ASN.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengusulkan perlunya Ranperda ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga nanti kinerja eksekutif dan legislatif dapat berjalan dengan lancar,“ ujarnya.

Dari dinamika pembahasan antara legislatif dengan eksekutif yang pembahasan dari gabungan komisi-komisi DPRD Bangli, pihaknya memberi masukan. Kata dia, gabungan komisi DPRD Bangli memandang penting dan mendesak dilakukan perubahan yang mengarah efisien, efektif dan profesional. Dengan ditetapkannya Ranperda yang berkaitan dengan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) ini, terangnya, diharap eksekutif dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penggabungan beberapa perangkat daerah, sambungnya, gabungan komisi mengharap agar ASN dapat ditempatkan sesuai dengan fungsi dan juga keahliannya. Selain itu, penggabungan OPD agar memberi manfaat lebih efektif. “Dengan beberapa masukan yang kami sampaikan untuk melengkapi Ranperda ini, sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, kami dapat menerima Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016  tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah ini ditetapkan menjadi Perda,” tandasnya. gia

Baca juga :  Rajut Kenangan, Golkar Bali Salurkan Sembako ke Perdoden

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.