DPRD Bangli Kembali Matangkan Lima Raperda

  • Whatsapp
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyerahkan lima ranperda untuk dibahas dalam rapat paripurna, Senin (14/6/2021), Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Foto: ist
BUPATI Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menyerahkan lima ranperda untuk dibahas dalam rapat paripurna, Senin (14/6/2021), Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Foto: ist

BANGLI – Pada masa sidang tahun 2021 ini, DPRD Bangli mengagendakan pembahasan lima rancangan peraturan daerah (raperda), yang sebelumnya disampaikan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dalam rapat paripurna, Senin (14/6/2021). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; didampingi Wakil Ketua I Komang Carles dan I Nyoman Budiada, dan dihadiri anggota DPRD Bangli.   

Suastika dalam pidato pengantar mengatakan, pengajuan lima raperda ini semata-mata dalam meningkatkan fungsi pemerintahan, terutama fungsi pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, sebutnya, raperda ini memiliki makna sangat penting bagi berjalannya pemerintahan di Kabupaten Bangli. Dia mengharap segenap anggota DPRD, bersama-sama dengan eksekutif, dalam pembahasan betul-betul memperhatikan dan mengantisipasi kehidupan masyarakat. Dengan begitu fungsi pemerintahan bisa berjalan efektif sesuai dengan tujuannya.

Bacaan Lainnya

“Pembahasan akan dilaksanakan selama seminggu, karena sebelumnya sudah diefektifkan dengan melakukan koordinasi dan fokus pada substansi materi apa yang dibahas, dengan lima pansus yang akan dibentuk nanti,” jelasnya.

Bupati Sedana Arta dalam pidato pengantarnya berkata, lima raperda yang diajukan yakni tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Danu Amerta. Hal ini terkait dengan diundangkannya PP Nomor 54/2017 tentang BUMD melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perumda, sebagai pelaksana penyedia jasa pelayanan air minum sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

Baca juga :  Kun Adnyana Dilantik Sebagai Rektor ISI Denpasar

Kemudian ada Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 29/2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Sesuai Permendagri Nomor 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27/2009  tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 22/2016, maka Perda Bangli Nomor 29/2011 tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut.

Selanjutnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2020, lalu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli tahun 2021-2026, dan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. gia 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.