DPR Wacanakan Evaluasi Kinerja dan Keberadaan Bulog, Polemik Impor Beras

  • Whatsapp
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih. Foto: ist
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih. Foto: ist

DENPASAR – Kencangnya penolakan rencana impor beras oleh pemerintah oleh sejumlah pihak, justru membuat Komisi VI DPR RI melihat hal itu sebagai momentum untuk mengevaluasi kinerja Bulog. Sebab, selain Bulog sebagai satu-satunya institusi pelaksana impor beras, polemik ini juga terjadi karena Bulog terlihat mendiskreditkan lembaga lain.

“Saya akan segera koordinasi di Komisi untuk secepatnya mengevaluasi kinerja Bulog. Jika tidak mampu mengatasi persoalan logistik nasional, perlu dipertanyakan apakah Bulog masih diperlukan?” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, I Gde Sumarjaya Linggih, Kamis (25/3/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, jika memang hasil evaluasi nanti menunjukkan Bulog “tidak diperlukan”, maka untuk apa menghabiskan anggaran negara untuk sebuah institusi yang tidak bermanfaat? Apalagi dalam visi-misinya, kata dia, Presiden Jokowi ingin maksimal memberi pelayanan publik. Termasuk mengefektifkan dan efisiensi berbagai institusi yang dibiayai negara.

“Satu-satunya lembaga pelaksana untuk impor beras adalah Bulog. Jadi, agak janggal juga ketika Bulog berusaha mendiskreditkan institusi lain dalam rencana impor beras ini,” lugas politisi Golkar yang biasa disapa Demer itu.

Mengenai rencana impor beras itu, dia berujar publik harus memahami kebutuhan beras nasional mencakup tiga segmen. Pertama, beras untuk kesejahteraan rakyat (kesra) yang galibnya digunakan pemerintah untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu, lumrah disebut beras bantuan sosial (bansos). Kedua, beras untuk cadangan beras nasional, sebagai pasokan beras cadangan pada saat beras mengalami kelangkaan. Ketiga, beras komersil yang dijual di pasar untuk konsumsi publik.

Baca juga :  Oalaaa, Tiba di Lokasi Kebakaran, Alat Mobil Pemadam Kebakaran Kurang Berfungsi Maksimal, Gedung SDN 3 Bajera Ludes Terbakar

Kebutuhan beras nasional, sambungnya, mesti diakui dari tahun ke tahun tidak cukup terpenuhi dari hasil produksi petani dalam negeri. Karena itu dia mengklaim impor beras lumrah dilakukan setiap tahun. Hanya, waktu impornya diatur sedemikian rupa. Ketika hasil panen nasional sedang melimpah, belum perlu dilakukan impor dalam rangka melindungi kepentingan petani kita.

“Sebaliknya, ketika beras langka dan belum dapat ditutupi oleh petani dalam negeri, mau tidak mau harus dilakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum,” urai Demer.

Perencanaan ketersediaan beras untuk ke depan, ulasnya, memang harus disiapkan sedini mungkin dalam menghadapi berbagai kondisi dan keadaan ke depan. Justru akan sangat fatal akibatnya, kata dia, bila pemerintah tidak menyiapkan rencana matang menghadapi berbagai kemungkinan. Yang namanya perencanaan belum tentu tepat 100 persen. “Sama halnya kita menyiapkan rencana APBN, pelaksanaannya belum tentu sama persis dengan apa yang direncanakan,” ulasnya.

Demer tidak memungkiri petani tidak berdaya, dan itu menurutnya juga akibat ketidakmampuan Bulog menyerap produksi gabah petani. Bulog dinilai kalah cepat dibanding tengkulak, padahal mereka modalnya pas-pasan. Gabah petani baru dibayar Bulog setelah digiling menjadi beras. Selain itu, harga beli Bulog lebih rendah dari tengkulak.

Lebih jauh dipaparkan, tengkulak membeli gabah kering petani dengan harga Rp4.100, sedangkan Bulog hanya mampu dengan harga Rp3.700.  Selain itu, Bulog tidak mampu menjual beras. “Ini kita bisa buktikan dari adanya stok beras tidak layak konsumsi di gudang-gudang Bulog. Ini sudah jadi rahasia umum, beras Bulog itu identik dengan beras kelas rendah,” serunya.

Baca juga :  Cerita dan Peran Publik Figur Perangi Covid-19

Disinggung isu terjadi permainan pemburu rente dalam rencana impor beras ini, Demer menegaskan satu-satunya pihak yang melaksanakan impor beras adalah Bulog. Jika benar ada pemburu rente, dia menuding tentu tidak akan jauh-jauh dari lingkaran pelaksana impor beras itu. “Hal ini tentu akan jadi atensi khusus DPR RI dalam melaksanakan pengawasan,” tandasnya. hen/bro

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.