Gerindra Nilai Dana Desa Adat Dapat Diefisiensi

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi II dari Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Kade Darma Susila. Foto: hen
ANGGOTA Komisi II dari Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Kade Darma Susila. Foto: hen

DENPASAR – Gagasan memangkas dana desa adat untuk menambal defisit APBD Pemprov Bali akibat dihantam pandemi Covid-19, mendapat perhatian pula dari anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Kade Darma Susila. Tidak mau “terjebak” dalam posisi mendukung atau menolak, dia justru mengajak semua pihak untuk bagaimana menyikapi masa pandemi ini secara bijak.

“Bagi saya, coba kita bedah kembali situasi keuangan APBD kita. Kalau ada pos yang bisa diefisiensi, termasuk dana desa adat, mari kita efisiensi,” ucapnya, Kamis (25/3/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh diutarakan, pro dan kontra atas suatu usulan di legislatif itu hal lumrah. Dia pribadi menilai wacana yang dilontarkan Ketua Komisi II, IGK Kresna Budi, itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Hanya, semua itu akan tetap berpulang kepada keputusan Pemprov Bali sebagai eksekutornya, apakah akan mengadopsi usulan itu atau tidak.

“Terlepas apakah kita setuju atau tidak dengan usulan itu, saya melihat kalau bisa dilakukan efisiensi atas dana desa ada itu. Efisiensi lho ya, bukan dipotong. Artinya kita sejauh mana asas manfaatnya selama ini terhadap masyarakat,” ucap Ketua DPC Partai Gerindra Jembrana itu dengan artikulasi hati-hati.

Baca juga :  Peringatan HUT Kemerdekaan RI Dalam Kesederhanaan, Masyarakat Diminta Bersatu Lawan Pandemi Covid-19

Menurutnya, sebelum ada Perda Desa Adat, desa adat sudah mandiri dalam mengurus rumah tangga sendiri. Prajuru tidak pernah membicarakan anggaran atau bantuan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban di desa adat. Di sisi lain, warga desa adat juga ngayah dengan ikhlas dalam memenuhi kebutuhan palemahanpawongan, dan parahyangan. Tidak ada bantuan dana dari pemerintah pun, desa adat tetap mampu mengadakan piodalan.

“Dulu sebelum ada dana desa adat, baik-baik saja desa adat kita. Memangnya kalau tidak ada bantuan desa adat tidak ada piodalanKan nggak begitu juga,” ulasnya.

Disinggung apakah usulan memangkas dana desa adat dalam kondisi sekarang sebagai wacana yang logis, dia tidak menjawab tegas. Kata dia, pada praktiknya dana desa adat yang Rp300 juta itu tahun 2020 pernah dipotong separuh untuk penanganan Covid-19 oleh Satgas Gotong Royong di desa adat. Dan, kala itu tidak ada suara protes dari desa adat.

“Seperti saya bilang tadi, kalau bisa dana itu diefisiensi, kita bedah kembali untuk menyikapi situasi sulit ini. Fungsi pemerintah memang menyejahterakan rakyatnya, itu kalau mampu. Jika kondisinya sulit seperti sekarang, itu juga seyogianya kita perhatikan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, IGK Kresna Budi melemparkan usulan untuk memangkas dana desa adat guna menambal defisit APBD Pemprov Bali. Dia mengajak semua pihak berlapang dada untuk rasionalisasi anggaran, termasuk desa adat. Karena di Bali ada 1.493 desa adat, jika dipotong Rp100 juta saja per desa, maka Pemprov mendapat Rp149 miliar lebih untuk menutupi defisit sekira Rp500 miliar tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.