Ditahan Kasus ITE, Fihir Minta Aktivis NTB Tak Gentar Suarakan Kebenaran

DIREKTUR Logis NTB, Muhammad Fihiruddin, saat menyampaikan keterangan sebelum ditahan Polda NTB dalam kasus ITE, Jumat (6/1/2023). Foto: ist

MATARAM – Direktur Logis NTB, Muhammad Fihiruddin, resmi ditahan Polda NTB dengan jeratan pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Jumat (6/1/2023). Meski untuk sementara mesti “bungkam”, dia menyerukan aktivis pemuda di NTB tidak gentar untuk menyuarakan kebenaran.

Fihiruddin diperiksa atas kasus menyebarkan informasi yang mengandung SARA, sesuai pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dia sebelumnya bertanya melalui WhatsApp Group kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, tentang rumor tiga oknum DPRD NTB yang ditangkap gegara mengonsumsi narkoba saat kunjungan kerja. Namun, ketiganya tidak ditahan karena diduga membayar Rp150 juta per orang.

Bacaan Lainnya

Atas pertanyaan tersebut, Baiq Isvie Rupaeda melaporkan Fihiruddin ke Polda NTB setelah memberi somasi terlebih dahulu. Polda NTB kemudian menetapkan Fihiruddin sebagai tersangka.

Sebelum ditahan, Fihiruddin didampingi kuasa hukumnya mengikuti pemeriksaan di Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB. Pemeriksaan dilakukan sekitar empat jam, dan selanjutnya dia ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/01/I/2023/Dit Reskrimsus.

Saat menuju ruang tahanan, Fihir berpesan agar aktivis di NTB jangan pernah gentar berbicara atau takut ancaman pidana selagi menyuarakan kebenaran. “Harapan saya cuma satu, jangan ini menjadi momok menakutkan untuk aktivis bersuara di NTB. Penjara itu hanya pisah tempat tidur,” pekiknya.

Baca juga :  Kurangi Impor BBM, Gubernur Koster Dukung Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Dia mengaku sangat siap ditahan dan menjalani segala proses hukum dengan berani. “Saya masuk (tahanan) saya tidak sedih, tapi saya akan sedih ketika aktivis tidak lagi bersuara. Biarkan saya jadi martir perjuangan demokrasi di NTB,” serunya.

Ketua Tim Pengacara Fihiruddin, M. Ikhwan, menegaskan akan mengupayakan perlindungan terhadap Fihiruddin dalam statusnya sebagai tahanan. Tim hukum bersiap mengajukan penangguhan penahanan, pula mempertimbangkan melakukan upaya praperadilan terhadap penahanan tersebut.

“Fihiruddin menjalani proses dengan kooperatif, datang dan hadir. Dia mengikuti proses hukum dengan baik,” sebut Ikhwan seraya menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan MPW Pemuda Pancasila NTB, karena Fihiruddin juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila di NTB.

Di kesempatan terpisah, Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB, Eddy Sophiaan, berjanji tidak akan tinggal diam menyikapi penahanan kader organisasinya. “Kami dari PP dari awal terus memantau Saudara Sekwil (Fihiruddin). Sekarang sudah penahanan, kami tidak akan diam, dalam arti aturan jalan terus dan kami juga akan berjalan sesuai petunjuk organisasi kami,” lugasnya.

Eddy mengatakan telah bersurat dan berkomunikasi dengan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila untuk menyiapkan langkah-langkah pembelaan terhadap Fihiruddin. Pun mengatur waktu komunikasi dengan DPRD NTB untuk audiensi kasus Fihiruddin.

Hanya, dia mengaku kecewa terhadap upaya yang disebut sebagai “pembungkaman suara rakyat yang bertanya ke Dewan”. Kasus Fihiruddin dianggap sebagai cerminan kegagalan Dewan dalam berkomunikasi dengan rakyatnya sendiri.

Baca juga :  OPD di Gianyar 100 Persen WFH, Banyak Pegawai Terpapar Corona

“Kalau rakyat bicara tidak boleh dilakukan pembungkaman seperti ini. Kami, Pemuda Pancasila, tidak akan diam,” sergahnya. “Kami sudah membuat tim, di Pemuda Pancasila ada BPPH akan bekerja sama dengan kuasa hukum Fihiruddin,” sambungnya menandaskan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.