Dewan Apresiasi LKPJ Tahun Anggaran 2020 dan Renwal RPJMD Kota Denpasar 2021-2026

  • Whatsapp
WALI Kota Jaya Negara bersama Wawali Arya Wibawa saat mengikuti sidang paripurna DPRD Kota Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (12/4/2021). foto: ist

DENPASAR – Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar ke-8 masa persidangan I dengan agenda penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Denpasar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2020 digelar Senin (12/4/2021).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Mulyawan Arya dan AA Ketut Asmara Putra ini dihadiri Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Wakil Walikota (Wawali), I Kadek Agus Arya Wibawa serta Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya secara virtual di Graha Sewaka Dharma Denpasar.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar terhadap LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2022 yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ Nyoman Gede Sumara Putra menjelaskan, secara umum DPRD Kota Denpasar berpendapat bahwa pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Denpasar Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik.

Pun demikian, perlu direkomendasikan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi. Pertama; program kepala daerah yang terdahulu yang belum tuntas atau belum dapat terealisasi agar diprioritaskan dan diakomodir dalam rencana kerja Pemerintah Kota Denpasar kedepannya.

Baca juga :  BUMDes Kunci Penguatan Ekonomi Desa

Kedua, pemerintah Kota Denpasar agar meningkatkan/memperketat pengawasan terhadap dana-dana penanggulangan dan penanganan dampak Covid-19 sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan. Dan ketiga; Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi Pendataan Daerah dan Belanja Daerah.

Adapun beberapa hal yang menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD Kota Denpasar yakni Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Perumahan dan Pemukiman.

Selain itu, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar seperti Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan harus terus dioptimalkan dalam mendukung aktifitas dan kesejahteraan masyarakat, juga penanganan pandemi Covid 19 baik dari segi pencegahan penyebaran dan penanganan penyakit serta penanganan dampak sosial dan ekonomi juga harus menjadi perhatian bersama.

“Untuk itu diharapkan agar Pemerintah Kota Denpasar mempertahankan kinerja, serta terus menggali potensi – potensi pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah sebagai salah satu indikator dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah,” harap Ngurah Gede

“Berkenaan dengan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 telah kami terima dan kami memberikan apresiasi atas dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk selanjutnya dilaksanakan pembahasan,” imbuh Ngurah Gede.

Sementara itu, Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah menyadari di tengah kondisi berat saat ini khususnya dalam menghadapi pandemi covid 19 serta dampak yang akan ditimbulkan, maka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang menjadi jauh lebih berat.

Baca juga :  SE Gubernur Soal Endek, Gerindra Nilai Momentumnya Tak Tepat

Sedangkan disisi lain tuntutan masyarakat di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, maupun ketertiban dan keamanan juga akan terus terus meningkat. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah dan akan kita laksanakan bersama.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa permasalahan di Kota Denpasar sangatlah kompleks dengan masyarakat yang hiterogen dan dinamis, menuntut kita untuk semakin meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Jaya Negara.

“Mengingat dalam Keputusan Dewan berupa Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020 masih ada catatan-catatan yang disampaikan baik berupa komentar, usul/saran yang konstruktif, maka terhadap hal tersebut akan saya kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja APBD berikutnya,” pungkas Jaya Negara. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.