Dari Dialog Kebangsaan Di Denpasar, Elemen Masyarakat Bali Sampaikan Aspirasi kepada Pemerintah

  • Whatsapp
Foto : Suasana Dialog Kebangsaan di Bencingah Kesiman, Denpasar, Minggu SUASANA Dialog Kebangsaan di Bencingah Kesiman, Denpasar, Minggu (27/9). Foto: rap
Foto : Suasana Dialog Kebangsaan di Bencingah Kesiman, Denpasar, Minggu SUASANA Dialog Kebangsaan di Bencingah Kesiman, Denpasar, Minggu (27/9). Foto: rap

DENPASAR – Kondisi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir, mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Lewat Dialog Kebangsaan yang digelar di Bencingah Puri Kedaton Kesiman, Denpasar, Minggu (27/9/2020), berbagai elemen masyarakat Bali berkumpul untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Ketum Badan Independen Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH), Komang Gede Subudi, selaku inisiator kegiatan mengatakan, dialog kebangsaan ini digelar untuk menampung aspirasi masyarakat Bali. Kata dia, di tengah pandemi saat ini tentu sangat berdampak terhadap berbagai sektor. Terlebih Bali yang mengandalkan perekonomiannya pada sektor pariwisata, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi ini.

Bacaan Lainnya

Melalui dialog ini pihaknya ingin menampung aspirasi masyarakat, dan diharapkannya suara masyarakat ini sampai di Presiden. “Tidak ada maksud untuk melangkahi Gubernur dan DPRD. Tetapi, ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan dan legitimasi kepada Bapak Jokowi untuk melakukan langkah-langkah yang cepat untuk mengatasi persoalan yang ada,” ujar Subudi.

Kondisi perekonomian yang sudah resesi dan tahapan pilkada serentak sudah berjalan, lanjut dia, tentu akan berisiko gangguan keamanan. Untuk itu, penyelamatan pariwisata Bali sebagai sektor utama perekonomian Bali perlu dilakukan segera. Menurutnya pemerintah sudah bekerja keras menanggulangi Covid-19, namun Presiden perlu mengevaluasi menteri-menterinya supaya lebih meningkatkan kinerjanya. Ia mendorong pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat.

Baca juga :  KNPI Bali Salurkan APD untuk Tenaga Kesehatan Jembrana

Dengan memberi ruang dialog seperti ini diharapkannya tidak memunculkan gejolak atau aksi massa di tengah kondisi pandemi saat ini. “Kami mengajak komponen masyarakat untuk menjaga agar Bali tetap aman dan kondusif di tengah pandemi dan pilkada yang berlangsung. Mari berbeda pendapat, menyalurkan aspirasi, tetapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemrintah,” kata Subudi.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bali, Oktav NS, yang hadir dalam dialog ini menyampaikan, diperlukan kerja ekstra dan kerja sama yang baik seluruh komponen untuk mengatasi pandemi supaya Indonesia bisa pulih lebih cepat. Tetapi, dia melihat para menteri Presiden Jokowi tidak kompak dalam melakukan penanganan. Hal ini kemudian berdampak terhadap Bali. “Pariwisata penggerak ekonomi Bali saat ini tengah terombang-ambing. Yang awalnya ingin dibuka, dibatalkan. Bali perlu mempertanyakan itu. Bagaimana penyelamatan pariwisata Bali? Menteri Pariwisata, Wishnutama, yang begitu-begitu saja, tampak tidak ada gebrakan,” ujarnya.

Oktav menyoroti kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir, yang mendapatkan amanat sebagai ketua pelaksana tim khusus yang dibentuk Presiden untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). “Sebagai Ketua PEN, kinerjanya apa. Tingkat korban Covid-19 meningkat, penyebarannya semakin massif. Apa yang dia lakukan? Tidak jelas. Masalah vaksin saja simpang siur, berbeda pernyataannya dengan menteri lainnya. Presiden pernyataannya berbeda dengan Erick. Rakyat dibuat bingung,” sorot Oktav.

Baca juga :  MKKS SMP Kota Denpasar Luncurkan Aplikasi Lentera Denpasar, Dukung Standardisasi Pembelajaran Daring

Dewan Pembina DPD PosperaProvinsi Bali menyayangkan adanya perusakan spanduk kritikan terhadap Erick Thohir yang dipasang di bilangan Jalan Durian, Kota Denpasar oleh ARAK Bali. Spanduk berwarna hitam tersebut bertuliskan ‘BUMN rugi, ekonomi resesi, Covid-19 tak terkendali’. Di bawah tulisan tersebut terdapat sebuah hastag bertuliskan #erickout. “Kami melihat, Pak Jokowi berada di tengah tekanan partai, tekanan oligarki, tekanan mafia,” ujarnya.

Tjok Udiana Nindhia Pemayun dari Payangan, Gianyar mengungkapkan, dampak Covid-19 sangat terasa bagi Bali yang bergantung pada pariwisata. Menurutnya, situasi dan kondisi saat ini hendaknya menjadi momentum perbaikan pariwisata Bali. Di sisi lain ia melihat, penanganan pandemi saat ini tidak berjalan beriringan antara sektor-sektor yang terdampak. Akibatnya, memunculkan kebingungan-kebingungan di masyarakat. “Sekarang bagaimana membuat Bapak Presiden ngeh, tersadarkan segera dengan apa yang terjadi pada rakyat di bawah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan Bali perlu mengambil peran untuk itu,” paparnya.

Ketua Yayasan Bakti Pertiwi Jati, I Made Pujana, dalam kesempatannya mengingatkan, Pemerintah Pusat jangan sampai melupakan Bali di saat kondisi seperti ini. Apalagi, di Bali Presiden Jokowi mendapat suara 92 persen. Secara filosofi dia mengatakan, bangunan peradaban Nusantara yang kini bernama Republik Indonesia, dibangun dengan tiga peradaban besar yakni Swarna Dwipa, Jawa Dwipa, dan Bali Dwipa. “Jadi, kalau ingin Nusantara ini, Indonesia ini ajeg, jangan lupakan Bali,” ucapnya.

Baca juga :  Pertimbangkan Keselamatan, UVJF 2020 Batal Digelar

Gede Yogi Astawan dari Tabanan menyampaikan, ketika pandemi Covid-19, ternyata orang-orang berbondong-bondong kembali ke desa. Banyak orang kembali bertani. Sayangnya, sumber daya pertanian yang ada saat ini sangat kurang. Sebab, perhatian pemerintah terhadap petani dan pertanian selama ini sangat minim. “Harga anjlok saat panen, petani menjerit karena tidak ada air. Ini harus jadi bahan introspeksi bagi pemerintah,” ujarnya.

I Nyoman Suteja dari Gianyar menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi dinilainya tidak adil sejak awal. Bali yang jelas membidangi pariwisata, justru mendapat menteri pada bidang lainnya yang seolah hanya sebagai pelengkap semata. Ia juga menyoroti bantuan sosial yang tidak merata yang banyak dikeluhkan banyak masyarakat. “Jadi, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana presiden turun atau membentuk tim untuk turun ke bawah mencari tahu apa yang dirasakan rakyat. Perlu keputusan segera untuk langkah-langkah perbaikan,” katanya.

I Gusti Ngurah Bagus Muditha selaku Penglingsir Puri Kedaton Kesiman mengapresiasi Dialog Kebangsaan ini. Ia mengharapkan acara ini bisa menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Terlebih dalam situasi pandemi dan resesi saat ini. “Bali tanpa pariwisata, kita tidak ada apa-apa. Bagaimana membenahi ini ke depan? Tentu perlu pemikiran-pemikiran dari berbagai sudut pandang dan seluruh elemen masyarakat,” katanya sembari meminta agar dialog terus berlanjut. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.