POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Hanya soal waktu dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada Serentak 2024, yang dianggarkan Pemprov Bali senilai Rp250 miliar, akan dicairkan. Realisasi juga bergantung berapa kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Bali dan Bawaslu Bali, termasuk untuk kebutuhan pengamanan.
“Kami selaku Ketua TAPD Provinsi Bali bersama KPU dan Bawaslu sudah tanda tangan berita acara alokasi anggaran. Nanti pada waktunya kalau sudah ada perintah realisasi, akan realisasi (dana cadangan),” jelas Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Jumat (1/9/2023).
Dia memaparkan, KPU dan Bawaslu Bali sudah mengajukan berapa nilai permintaan kebutuhan. Namun, dia mendaku lupa angka pastinya. “Alokasinya 250 miliar, termasuk untuk pengamanan, tapi itu dana cadangan. Pada waktunya (jika dibutuhkan) siap cair,” sambungnya usai rapat paripurna DPRD Bali.
Mengenai kemungkinan ada rasionalisasi anggaran seperti pernah terjadi pada Pilkada sebelumnya, dia mendaku dana cadangan Rp250 miliar merupakan hasil kesepakatan bersama. KPU dan Bawaslu mengajukan kebutuhan anggaran, lalu duduk bersama untuk memastikan anggaran Pilkada. Dia menguraikan, nilai anggaran disesuaikan dengan standar biaya, dan Pemprov harus memastikan itu.
Karena pilkada dilangsungkan serentak antara pilkada provinsi dan kabupaten/kota, jelasnya, maka dilakukan pembagian tanggung jawab pembiayaan. Jajaran kabupaten/ kota seluruh Bali sudah menandatangani kesepakatan pembagian tanggung jawab anggaran. Apa yang disepakati, itu saja yang dibiayai. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya ketika provinsi dan kabupaten/kota menanggung sendiri-sendiri, karena waktunya juga terpisah.
“Sekarang serentak, karena itu, dengan pembagian maka semua lebih ringan. Tahapan Pilgub dan pilkada di kabupaten/kota tidak bisa dipisah, TPS juga cuma satu. Makanya dibagi mana tanggung jawab provinsi dan mana yang kabupaten/kota,” paparnya.
“Semua di Bali sudah tanda tangan antara sekda dengan KPU dan Bawaslu, tinggal menunggu arahan mencairkan,” sambungnya memungkasi.
Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menambahkan, anggaran dana Pilkada Serentak harus disesuaikan dengan kemampuan daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien. Efektif berarti tepat sasaran, tapi harus sampai dulu. Jangan mengedepankan efisien, nanti tidak sampai ke tujuan.
“Jalan ke Singaraja misalnya dikasih 10 liter, sampai Bedugul mobil mati, tidak sampai (ke tujuan). Intinya sampai dululah, kalau ada sisa ya dikembalikan,” pesan politisi PDIP senior yang akan bertarung ke DPR RI pada Pemilu 2024 itu. hen
