GIANYAR – Bappeda dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gianyar melangsungkan focus group discussion (FGD) guna penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK), Selasa (6/12/2022).
Acara dibuka Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, Anak Agung Dalem Jagadhita. FGD dilaksanakan terkait ditetapkannya 13 desa di Gianyar masuk dalam kawasan kumuh, berdasarkan hasil survei tim di lapangan. Tujuh di antaranya masuk dalam prioritas mendapat penanganan.
Pemerintah pusat, Provinsi sampai Kabupaten hadir guna merancang dan sinkronisasi program penanganan desa-desa kumuh tersebut. Sesuai ketentuan Menteri PUPR, setidaknya ada tujuh instrumen terkait resolusi yang dapat diterjemahkan.
Antara lain aspek bangunan gedung, jalan, drainase, pengelolaan limbah hingga kemungkinan dampak lain berisiko menyebabkan kawasan permukiman kumuh. “Pada tahap ini, kita baru diskusi untuk menentukan prioritas bagi desa yang layak kita fokuskan untuk mendapat dukungan program,” kata Jagadhita.
Setelah melihat kondisi yang ada, sambungnya, dapat ditentukan pola penanganan apa yang perlu dilakukan. Melalui FGD ini dibahas agar bisa direncanakan, karena pemenuhan program ini perlu dukungan semua entitas yang bergabung dalam kelompok kerja. “Nantinya bisa mengakselerasikan perencanaan dari perangkat daerah sebagai sebuah skema perencanaan,” tambahnya.
Bila bisa dilakukan, sambungnya, kondisi kawasan kumuh ini bisa ditanggulangi, sehingga masyarakat bisa memiliki hak atas perumahan yang layak. “Dari pencegahan, kebijakan apa yang bisa kita lakukan? Dari meningkatkan kualitas, apa yang harus kita lakukan? Baru formula dan dukungan agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan,” urainya.
Turut hadir dalam FGD itu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, Koordinator Kotaku Provinsi Bali, perwakilan OPD Pemkab Gianyar, serta serta kepala desa. adi
