DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, didampingi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, I Wayan Herman, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi P2DD Tahun 2022, Selasa (6/12/2022).
Rakornas P2DD yang berlangsung di Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta mengambil tema “Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemda dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel”.
Rakor dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Mahfud MD; Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G. Plate; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo serta diikuti para gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.
Menko Perekonomian yang juga sebagai Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan laporan Lembaga Dana Moneter Internasional, diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan pada tahun 2022 sebesar 3,2% dan pada tahun 2023 sebesar 2,9%.
“Karena itu, digitalisasi sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global,” ujar Airlangga mengatakan, berkaitan dengan hal itu, maka pada 4 Maret 2021 lalu dibentuklah Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) guna mendorong percepatan digitalisasi di masing-masing daerah.
“Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan P2DD di daerah masing-masing. Dan kami berharap seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota dapat terus mendukung P2DD agar dapat menjadi lebih besar serta dapat meminimalisir persoalan yang di kemudian hari bisa dihadapi bersama,” kata Airlangga.
Sementara itu, Sekda Kota Denpasar, Alit Wiradana, seusai rakornas tersebut mengatakan, pihaknya turut mendukung percepatan pelaksanaan P2DD dan arahan dari Pemerintah Pusat. Apalagi Kota Denpasar telah melaksanakan sistem nontunai dalam beberapa metode pembayaran di masyarakat.
Nantinya, meode ini dapat dikembangkan dan terus diperluas agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. “Metode ini sangat memudahkan masyarakat, baik dalam pengelolaan keuangan maupun melakukan transaksi, sehingga dapat lebih mudah dan efisien,” pungkas Alit Wiradana. rap
