Catatan Politik Akhir Tahun: Lewati Krisis, Terbitlah Narsis

  • Whatsapp

BERADA di daerah cincin api, kepulauan di Indonesia memang akrab dengan bencana gempa bumi dengan segala dampak kerusakannya. Namun, berbeda dengan gempa bumi yang hanya menggetarkan permukaan tanah, “gempa politik” yang terjadi di Tanah Air pada tahun 2021 ini mengguncang sendi-sendi pilar bangunan rumah Partai Demokrat. Pergulatan di internal partai semenjana itu yang berujung Kongres Luar Biasa (KLB), karenanya, tidak berlebihan dipilih sebagai salah satu peristiwa cukup menyedot perhatian publik dan penggiat politik.

Mengapa isu prahara Demokrat itu terbilang seksi dibincangkan? Tidak lain karena partai itu pernah berkuasa 10 tahun, dan Ketua Umum saat ini terbilang kader junior yang, bak kecepatan cahaya, melejit ke episentrum kekuasaan sebagai sosok oposisi.

Bacaan Lainnya

Begini. Kita bebas beda pendapat apakah gempa politik di Demokrat itu lahir murni karena pertarungan sesama kader, atau by design, sekurang-kurangnya ditunggangi penguasa, yang gerah karena Demokrat dirasa sebagai pengganggu orkestrasi harmoni yang dirancang. Satu hal yang sementara jelas terlihat yakni sang pemenang adalah kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), politisi muda cum anak kandung sekaligus representasi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan lain ucap, mengguncang AHY sesungguhnya tidak lebih sebagai manuver simbolik untuk mengusik SBY. Beramai-ramainya sejumlah kader senior Demokrat mengusulkan KLB di Medan, dapat dibaca bahwa hegemoni trah SBY mulai digerogoti di partai yang membantu menjadikan SBY sebagai Presiden selama 2004-2014.

Baca juga :  Muscam Golkar Karangasem Aklamasi Pilih Ketua

Di satu sudut, KLB itu memperlihatkan adanya resistensi terhadap SBY dan kelompoknya. Di sudut lain juga memberi ruang dan momentum kepada AHY untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak “sehijau” yang orang duga. Adalah fakta AHY baru kemarin sore menjadi Ketua Umum Demokrat, plus embel-embel hanya melanjutkan takhta sang ayah. Namun, bagaimana proses hukum yang memenangkan posisi dia di mata yuridis formal, hal itu sulit dibantah sebagai bukti AHY teruji melewati ujian konflik internal.

Sebagai catatan, fenomena keributan internal semacam Demokrat itu bukan hal baru di negeri ini. PDI, PPP, PKB, Golkar dan Partai Berkarya juga mengalami kisah serupa. Tetapi, pembedanya adalah apakah, meminjam pendapat sosiolog Lewis Coser, konflik nonrealistik itu terjadi secara alami atau mendapat pengaruh atau intervensi dari penguasa. Sebagai pembanding, pada era Orde Baru nyaris tidak ada konflik internal di PDI dan PPP yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah dengan aparatus represifnya, terutama intelijen militer.

Selain keributan di Demokrat, hal lain yang menonjol tahun 2021 yakni ramainya survei calon Presiden oleh sejumlah lembaga survei. Meski dijalankan oleh lembaga berbeda, ada tiga sosok yang namanya selalu mengisi tiga besar elektabilitas secara bergantian. Mereka adalah Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) dan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta). Ketiganya mewakili poros yang berbeda. Ganjar sebagai kader PDIP, Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra, dan Anies sebagai figur nonpartisan.

Hasil survei terakhir dari Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/12/2021) lalu, Ganjar Pranowo masih menjadi idola sebagai calon Presiden jika Pilpres dilangsungkan pada tahun ini (kumparan.com). Ganjar mengantongi elektabilitas 25,8 persen, disusul Prabowo 22,3 persen dan Anies Baswedan 17,7 persen. Ketiga nama itu dinilai bak langit dan sumur jika dibandingkan dengan figur di posisi empat dan seterusnya, karena margin elektabilitasnya terlampau jauh. Misalnya saja AHY hanya 2,3 persen, Erick Thohir 1,3 persen, bahkan sekelas Puan Maharani yang Ketua DPR RI saja hanya 1,1 persen.

Baca juga :  Komisioner KPU Ajukan Uji Materi UU Pemilu, Persoalkan Putusan DKPP Final dan Mengikat

Entah ada hubungan atau tidak dengan hasil survei elektabilitas belakangan ini, Fraksi PDIP DPR RI kemudian mengeluarkan titah agar anggota Fraksi PDIP DPR wajib bagi-bagi beras isi 5 kilo dengan tas bergambar Puan Maharani. Aksi dimulai pada 25 Desember 2021 sampai 5 Januari 2022, dan disebut sebagai “Sumbangan Puan Maharani”.  “Dibuat seragam dengan foto Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR/Pembina Fraksi, dan foto anggota yang bersangkutan,” seru anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, Kamis (23/12/2021) seperti dikutip dari detik.com. Bahkan, saking semangatnya mengenalkan Puan Maharani yang digadang-gadang sebagai the next Presiden, sejumlah balihonya terpampang di desa-desa terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur.

Derasnya perang hasil survei capres itu seperti perang kepagian untuk Pilpres 2024. Terlepas itu dinamika lumrah karena Pilpres 2024 tidak ada calon petahana, tapi unsur genit politisi juga sulit dihindari terlihat. Seakan tidak cukup dengan perang survei, baliho, bilboard sampai videotron pun dijadikan media untuk kian dikenal masyarakat. Terasa wajar bagi yang punya “jualan” rekam jejak kerja semacam Airlangga Hartarto atau Ganjar misalnya, tapi lebih ke narsis untuk eksis bagi yang hanya mengandalkan kuasa di partai saja.

Dalam lanskap lokal, di Bali terlihat minim perang gagasan yang mewarnai suatu kebijakan pemerintah. Yang tampak hanya satu wacana dominan dari pemerintah tanpa diimbangi kekritisan parlemen. Gerindra dan Golkar yang sesungguhnya berpeluang menjadi kanal aspirasi publik melawan hegemoni PDIP, karena relasi kuasa, tidak terlalu banyak dapat berkiprah.

Baca juga :  KPU Tabanan Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

Meski eksekutif dan legislatif terlihat harmonis, tapi sejatinya hal itu justru melahirkan protes sosial dari yang merasa terdominasi dengan dilampiaskan ke dunia siber atau media sosial. Sebab, alih-alih sebagai mitra sejajar, legislatif lebih sebagai subordinat eksekutif. Terkuncinya ruang diskursif, menurut Jurgen Habermas, dapat memantik kekesalan, frustrasi, dan perlawanan politik. Karena di dunia siber semua bersifat setara dan anonim, komunikasi yang terjadi acapkali bias, non-kontekstual, debat kusir, dan mudah tergelincir ke konflik simbolik semacam “Cebong” dan “Kampret”.

Dunia politik memang galib dikenal menghalalkan segala cara merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan sebagaimana disarankan Niccolo Machiavelli dalam buku “Il Prince”. Benar juga seperti dikatakan Oscar Ameringer bahwa “Politik adalah seni lembut untuk mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan berjanji untuk melindungi satu sama lain.” Namun, seyogianya politik juga tidak menepikan spirit idealnya yakni untuk maju, berkembang dan sejahtera bersama-sama melalui kompetisi yang sehat. Jika tidak demikian, publik akan lelah berpolitik, dan pada saat itulah sang tiran menemukan waktu tepat untuk lahir ke dunia. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.