Bupati Mahayastra Jawab PU Fraksi DPRD Gianyar, Penggunaan TKA Menurun

  • Whatsapp
BUPATI Gianyar membacakan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Gianyar. Foto: adi

GIANYAR – Pembahasan empat ranperda Kabupaten Gianyar berlanjut, Senin (22/11/2021). Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Gianyar yang disampaikan pada Senin (15/11/2021) lalu.

Empat raperda tersebut yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Gianyar.

Bacaan Lainnya

Mengawali jawabannya, Mahayastra berkata semua pendapat dan saran dalam PU Fraksi dilandasi rasa tanggung jawab demi terwujudnya masyarakat Gianyar lebih baik. Dia juga berharap kebersamaan, kekompakan dan kemitraan dengan legislatif dapat terus dipelihara secara berkesinambungan.

Kepada Fraksi PDIP, Mahayastra mengucapkan terima kasih karena menerima keempat ranperda tersebut. Mengenai Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dia berujar untuk meningkatkan ekosistem dan kemudahan berusaha di Gianyar, sangat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu. Pun untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Untuk mencapai itu maka ranperda itu disusun sesuai dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Baca juga :  Gawat, Bali Krisis Oksigen hingga Lebih dari 70 Ton Perhari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Pada kesempatan itu Mahayastra juga memaparkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Gianyar. “Penggunaan tenaga kerja asing di Gianyar tahun 2020 sebanyak 131 orang, dan sampai dengan bulan Oktober 2021 sebanyak 96 orang,” paparnya..

Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang syarat mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap bangunan yang berdiri rapi belum memiliki PBG, Mahayastra menyebut melalui Ranperda yang dibuat akan dapat lebih menyederhanakan proses permohonan sampai terbitnya PBG. Ini berlaku untuk pengurusan PBG bangunan yang belum maupun sudah berdiri.

Mahayastra juga menjelaskan terkait Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Kata dia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, maka sejak 2 Agustus 2021 pemerintah kabupaten/kota tidak lagi melayani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai aturan yang lama. Proses sepenuhnya dialihkan ke dalam proses SIMBG.

Menurutnya, Perda tentang Retribusi PBG belum ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan pungutan retribusi, sehingga pungutan retribusi tidak dapat dilakukan. Permohonan IMB yang masuk tanggal 30 Juli 2021 tetap diproses seperti biasa mengacu Perda yang masih berlaku, dan tetap dipungut biaya retribusi IMB.

Menanggapi PU Fraksi Demokrat, selain mengucap terima kasih, Mahayastra menjelaskan keempat ranperda itu disusun demi terciptanya tatanan pemerintahan yang lebih baik dan terstruktur. Muaranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat mempercepat tujuan pembangunan di Gianyar.

Baca juga :  Geliatkan Perekonomian, Kuta Ingin Satu TOD LRT Ada di Pasar Seni

Kepada Fraksi Indonesia Raya, Mahayastra menyebut menerima saran agar dalam Ranperda tentang PBG agar diatur pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya penyelenggaraan bangunan gedung. Ranperda itu juga dikatakan sesuai perundang-undangan yang menggunakan aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

“Perda ini merupakan pelaksanaan ketentuan yang menggunakan sistem aplikasi secara online yaitu OSS RBA, dalam mengurus kemudahan perizinan berusaha, dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung untuk mengurus Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. Masyarakat dapat melihat proses yang ada secara transparan,” urainya menandaskan. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.