DPRD Klungkung Setujui Ranperda Retribusi Tempat Khusus Parkir, Juga Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

  • Whatsapp
KETUA DPRD Klungkung, AA Gde Anom; bersalaman dengan Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta, dalam Rapat Paripurna, Senin (22/11/2021). Foto: ist

KLUNGKUNG – Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Persatuan Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Nasdem DPRD Klungkung menyetujui Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 13/2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Hal tersebut disampaikan seluruh fraksi saat sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Klungkung, AA Gde Anom; dan dihadiri Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta, serta anggota DPRD Klungkung, Senin (22/11/2021).

Bacaan Lainnya

Setelah menyetujui, seluruh fraksi minta Bupati Klungkung untuk menyampaikan kedua ranperda tersebut kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian dua ranperda itu bisa ditetapkan sebagai perda Kabupaten Klungkung.

Sebelum disetujuinya kedua ranperda itu, I Nengah Ary Priadnya yang membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP sempat memberi beberapa rekomendasi kepada Pemkab Klungkung terkait perizinan.

Kata dia, untuk menciptakan Klungkung tertib perizinan, Tim Yustisi dan penyidik Satpol PP diminta mengefektifkan yustisi agar tidak terjadi keterlambatan eksekusi terhadap pelanggar pembangunan gedung.

Sementara untuk memenuhi target retribusi parkir dan menyumbat kebocoran yang terjadi, petugas Dispenda disarankan datang dua kali dalam sehari ke seluruh titik parkir untuk memungut dan menghitung uang parkir.

Baca juga :  Bali Tambah 86 Orang Positif Covid-19, Buleleng Penyumbang Terbanyak

“Selanjutnya petugas Dispenda agar mengumpulkan perolehan retribusi setiap hari, dan menyetor ke kas daerah. Petugas yang mengumpulkan siang hari juga agar langsung menyetorkan ke kas daerah, sedangkan yang menarik malam hari kami harap menyetorkan esok paginya,” serunya.

Terkait retribusi persetujuan pembangunan gedung, Fraksi Partai Hanura mengungkapkan pandangannya melalui juru bicara Luh Andriani.

Fraksi ini berpendapat potensi retribusi yang belum digarap ada pada bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), dan yang seperti itu terdapat di sepanjang Pantai Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan.

Atas kondisi itu, dia minta eksekutif memberi solusi. Sebab, pengalaman membuktikan banyak investor membangun dulu baru mengurus izin.

“Untuk mencegah kejadian seperti itu agar tidak terulang, Fraksi Partai Hanura minta kepada Saudara Bupati Klungkung agar memerintah OPD penegak perda untuk memenuhi target patroli dan target operasi penegakan perda,” tandasnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.