Buleleng Perketat Pintu Masuk Dukung PPKM

  • Whatsapp
Nyoman Sutjidra. Foto: rik
Nyoman Sutjidra. Foto: rik

BULELENG – Kendati wilayah Kabupaten Buleleng tidak masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), namun Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Buleleng akan memperketat pengawasan terhadap kegiatan dan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) di lingkup masyarakat.Ini dilakukan untuk bisa mendukung pelaksanaan PPKM di sejumlah kabupaten di Bali.

Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng, Nyoman Sutjidra, mengatakan, PPKM ini memang awalnya memprioritaskan terhadap Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Namun setelah melalui pembahasan, terdapat tiga kabupaten lain yakni Tabanan, Gianyar, dan Klungkung yang akan dilakukan PPKM selama 14 hari.

Bacaan Lainnya

Diakui Sutjidra, ini dilakukan dalam rangka menurunkan angka kasus Covid-19 di Bali, sesuai Instruksi Mendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 serta SE Gubernur Bali No. 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dijelaskan Sutjidra, lima kabupaten/kota tersebut akan melakukan pengetatan terhadap kegiatan masyarakat selama dua minggu. Kebijakan PPKM ini mengingat kasus aktif Covid-19 di Bali yang belakangan ini jumlahnya meningkat drastis. “Meskipun tidak menerima edaran PPKM, tetap kami akan melakukan pengetatan juga terhadap kegiatan masyarakat,” kata Sutjidra, akhir pekan lalu.

Baca juga :  Taekwondoin Gede Ananda Agasthya Sumbang Perunggu untuk Indonesia di Kejuaraan ATF

Berbagai upaya untuk menunjang PPKM tersebut dilaksanakan seperti sebelum-sebelumnya. Termasuk pengetatan kegiatan masyarakat yang didukung oleh TNI dan Polri. “Pemerintah daerah mendapatkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM,” jelas Wakil Bupati Buleleng ini.

Terkait dengan warga Denpasar dan Badung yang bekerja di Buleleng, menurut Sutjidra, ada pengaturan lebih lanjut. Tentu masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan. “Apa dilaksanakan work from homeselama 14 hari, tentu ini segera disampaikan ke masyarakat melalui SE masing-masing kabupaten,” pungkas Sutjidra. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.