POSMERDEKA.COM, MATARAM – Perombakan pejabat lingkup Pemprov NTB harus menjadi fokus Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Gita Ariadi. Birokrasi Pemprov NTB selama kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dinilai tidak sehat dari sisi struktur dan lemah dalam kinerja.
“Bagaimana NTB Maju dan Melaju sesuai tagline Pj. Gubernur bisa terwujud jika normalisasi tata kelola birokrasi belum juga dilakukan hingga kini?” tuding anggota Komisi I DPRD NTB, Najamudin Moestafa, Minggu (22/10/2023).
Politisi PAN itu mencatat, buruknya kinerja birokrasi ditandai dengan angka stunting di NTB masih tertinggi di Indonesia, mencapai 14 persen. Tahun 2018 angka kemiskinan 14,63 persen, dan lima tahun kemudian saat mengakhiri masa jabatan, angka kemiskinan NTB masih di 13,85 persen. “Artinya, lima tahun di bawah Zul-Rohmi hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 0,78 persen, atau rata-rata cuma 0,156 persen tiap tahun,” bebernya.
Dia menunjuk birokrasi Pemprov NTB sangat tidak sehat lantaran terlalu banyak rentetan mutasi, mencapai 40 kali. Kultur dan psikologi birokrasi jadi sangat tidak sehat. Bahkan kebijakan ”naturalisasi pegawai” dari kabupaten/kota sangat sering dilakukan. Banyak pegawai hanya staf di kabupaten/kota, diangkat jadi pejabat eselon III di Pemprov NTB. “Birokrasi juga jadi kacau balau, tidak kredibel dan tidak profesional,” paparnya.
Dia blak-blakan mencontohkan istri kedua Gubernur Zul, yang semula hanya staf biasa, kemudian dilantik menjadi pejabat eselon III di salah satu OPD Pemprov NTB tanpa pernah menjabat eselon IV dan mengikuti proses asesmen selayaknya.
Najamudin mendaku tidak anti dengan pindah pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi dengan ”naturalisasi pegawai” yang terlalu banyak dan terang-terangan mengabaikan sistem merit, sebagai salah satu syarat terwujudnya reformasi birokrasi. Pegawai yang “dinaturalisasi” juga biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten.
“Ketika mereka pindah menjalankan tugas dengan level provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak perlu waktu cukup lama untuk adaptasi,” sesal Najamudin.
Kembali dia mencontohkan, kali ini sosok Amry Rakhman yang ditarik Gubernur Zul dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menduduki sejumlah jabatan eselon II yang boleh disebut hanya ”numpang lewat”. Mulai dari Kepala Bappeda, Kepala Bappeda, Kepala Badan Riset Daerah, dan kini malah mengajukan pengunduran diri.
Birokrasi tidak sehat akhirnya berdampak kepada tata kelola keuangan daerah. Antara lain muncul utang Pemprov senilai ratusan miliar kepada kontraktor yang menuntaskan pengerjaan proyek. Belum lagi defisit APBD yang nilainya mencapai Rp650 miliar.
Karena itu, baginya, birokrasi Pemprov NTB dalam lima tahun terakhir gagal total. Untuk bisa NTB Maju dan Melaju, mutasi pejabat Pemprov NTB merupakan harga mati. SDM di pemerintahan ini harus dirombak,” pesannya.
Mutasi dan perombakan jajaran pejabat Pemprov, ulasnya, menjadi cara terbaik bagi Pj. Gubernur NTB untuk lepas dari berbagai tudingan miring kepada dirinya. Sebab, sambungnya, banyak selentingan yang mengaitkan posisi Gita Ariadi yang sebelumnya sebagai Sekda NTB, sebagai bagian dari masalah dan ikut andil terhadap birokrasi sebelumnya yang tidak optimal. Dia juga mengklaim ada tuduhan Pj. Gubernur tidak akan berani memutasi pejabat, karena merupakan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya.
”Semakin lama mutasi diulur dan digelar, tudingan-tudingan itu akan makin menemukan pembenaran. Kami di DPRD NTB patut curiga jika mutasi tak kunjung dilakukan, jangan-jangan Penjabat Gubernur memang bagian dari masalah, dan bagian dari rezim pemerintahan sebelumnya,” sergahnya. rul
