Bentengi Alam, DPRD-Pemprov Bali “Keroyokan” Tangani Sampah Sungai

  • Whatsapp
AAN Adhi Ardhana (dua kiri) saat rapat kerja bersama para pengampu kepentingan membahas persoalan sampah di DPRD Bali.
AAN Adhi Ardhana (dua kiri) saat rapat kerja bersama para pengampu kepentingan membahas persoalan sampah di DPRD Bali.

DENPASAR – Sampah yang menjadi “duri dalam daging” dalam pengelolaan pariwisata Bali, membuat DPRD Bali dan Pemprov Bali berjalan di frekuensi yang sama untuk mengatasi. Pembahasan sampah dalam rapat gabungan di DPRD Bali pada Selasa (25/5) lalu direspons dengan surat Gubernur Bali kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi bertanggal 31 Mei 2021.

“Ini membuktikan antara legislatif dan eksekutif memiliki spirit yang sama dan saling mendorong menyelesaikan masalah sampah,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Kamis (3/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Ardhana, komisinya membuat rekomendasi kepada pimpinan, dengan tiga termin yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, legislatif mengusulkan perangkap sampah (trash rack) untuk mengurangi kontribusi sampah langsung dari sungai ke estuaria dan kemudian ke laut. Trash rack dibuat tidak hanya di muara, tapi bertahap di tiap segmen sungai yang bersesuaian. Selanjutnya secara terjadwal diangkut ke dalam sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

“Untuk sampah kiriman yang sumbernya ada di laut, kami usulkan pengadaan kapal pemungut sampah yang berpatroli di kawasan perairan, kemudian dilanjutkan ke sistem pengelolaan sampah terintegrasi,” terangnya.

Baca juga :  Wisata Bahari Rusak Terumbu Karang di Pantai Utara KKP Nusa Penida

Lebih jauh diutarakan, mengingat signifikansi penanganan sampah pesisir ini, para pengampu kepentingan yang hadir saat rapat kerja dengan Komisi III merekomendasikan agar dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Sampah Pesisir. Salah satunya menyiapkan trash rack. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali diminta sebagai koordinator. Pemprov dan pemkab/pemkot menyiapkan anggaran untuk mendukung seluruh langkah nyata penanganan masalah sampah di pesisir.

Untuk jangka menengah, jelasnya, agar kerjasama dengan daerah tetangga seperti Jawa Timur dan Lombok untuk mengatasi sampah kiriman. Entitas yang terlibat langsung di wilayah pesisir laut Bali seperti Angkasa Pura I yang mengelola Bandara Ngurah Rai, Pelindo III yang mengelola Pelabuhan Benoa, LSM dan usaha lainnya untuk berpartisipasi aktif. Sementara penanganan jangka panjang dengan mengimplementasikan peraturan terkait pengelolaan sampah.

“Misalnya Pergub tentang Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Penanganan Sampah Berbasis Sumber, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, serta desa adat dan desa dinas. Termasuk mengubah budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah ini,” papar politisi PDIP itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gubernur I Wayan Koster bersurat ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mohon alokasi anggaran Dana Desa untuk pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, sesuai Pergub 47/2019. Program ini dinilai sangat urgen dilakukan, karena Bali disebut darurat sampah yang mengakibatkan lingkungan alam tidak sehat lagi. Apalagi Bali daerah tujuan pariwisata.

Baca juga :  Anggota Kodim 1626/Bangli Jalani Tes Usap, Ini Hasilnya

Dalam surat itu, Gubernur minta Dana Desa dari APBN minimal 15 persen untuk pengelolaan sampah berbasis sumber di kelurahan/desa. Dana itu untuk pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah organik dan anorgaik, membeli truk pengangkut sampah, dan biaya operasional. “Dengan begitu sampah tidak lagi dibuang di TPA dan menumpuk di kota-kota,” bunyi surat tersebut.

Gubernur minta Menteri segera menerbitkan peraturan soal alokasi dana itu, untuk dapat dimasukkan sebagai dasar membahas APBDes 2022 pada tahun 2021. Dengan begitu tahun 2022 kebijakan dapat berjalan dengan moto “Desaku Bersih Tanpe Mengotori Desa Lain.”

Selain ke Menteri, Rabu (2/6) lalu Pemprov juga menyurati Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk memasang perangkap sampah di sejumlah sungai di Jembrana, Tabanan dan Badung. Tujuannya untuk mengurangi potensi sampah daratan  masuk ke laut pesisisr selatan Bali. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.