Pendaftaran BUMDes Guna Memperoleh Status Badan Hukum

  • Whatsapp
NI Kadek Sinarwati, Dosen FE Universitas Pendidikan Ganesha

Oleh Ni Kadek Sinarwati
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha

KEHADIRAN Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mengakselerasi peningkatan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals (SDGs) tingkat desa. Pencapaian program SDGs tingkat desa salah satunya mampu diwujudkan dengan mengoptimalkan peran serta BUMDes.

Bacaan Lainnya

Peningkatan peran BUMDes dalam pembangunan pedesaan dilakukan melalui penguatan status BUMDes sebagai badan hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan status badan hukum BUMDes memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi BUMDes dalam mengembangkan kegiatan usahanya

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan payung hukum pendaftaran BUMDes agar memperoleh status badan hukum.

Kehadiran Permendes ini bertujuan memberikan kepastian, kemudahan dan penyeragaman cara sehingga akan sangat membantu BUMDes untuk memperoleh satus badan hukum. Langkah awal yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat elektronik sebagai dokumen bukti telah berstatus badan hukum adalah mendaftarkan nama BUMDes. Pendaftaran nama BUMDes dilakukan oleh pemohon melalui sistem informasi desa dengan mengakses s.id/daftarbumdes.

Pemohon yang dimaksud adalah kepala desa. Data yang diinput pada formulir elektronik meliputi nama BUMDes, jenis BUMDes (BUMDes atau BUMDes bersama), nama administrasi desa pendiri, alamat kedudukan dan mengisi pernyataan elektronik yang menyatakan nama BUMDes telah sesuai dengan ketentuan dan pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon bertanggung jawab terhadap nama yang diajukan.

Baca juga :  OTG Dilarang Isolasi Mandiri di Rumah, Upaya Cegah Munculnya Klaster Keluarga

Ketentuan tentang nama BUMDes adalah nama BUMDes tidak sama atau tidak menyerupai nama BUMDes lain, nama lembaga pemerintah dan lembaga internasional. Nama BUMDes diawali frase BUM Desa dan diakhiri nama administrasi desa. Ketika menginput nama di system informasi desa, frase BUM Desa dan nama administrasi desa tidak perlu diinput lagi karena sudah tersedia secara otomatis di system.

Misalnya nama BUMDes di Desa Antiga Kelod Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Provinsi Bali adalah BUMDes Artha Krama Mandiri, maka hanya kata Artha Krama Mandiri ini saja yang perlu diinput, nanti system akan memunculkan nama nya menjadi BUM Desa Artha Krama Mandiri Antiga Kelod. Ketentuan lain yang diatur tentang nama adalah nama tidak bertentangan ketertiban umum atau kesusilaan, mencerminkan tujuan usahanya, terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata dan tidak mengandung bahasa asing.

Permohonan pengajuan nama yang disetujui ditandai dengan diterbitkannya surat persetujuan nama secara elektronik yang berlaku hanya untuk satu BUMDes dengan waktu paling lama satu hari kerja dan berlaku maksimal empat puluh hari kerja sejak persetujuan diberikan. Jika nama yang diajukan tidak sesuai ketentuan maka permohonan nama ditolak dalam waktu paling lama satu hari kerja.

Proses berikutnya setelah menerima persetujuan nama adalah melakukan pendaftaran BUMDes dengan mengisi formulir pendaftaran elektronik yang memuat data nama BUMDes yang telah disetujui, nama administrasi desa pendiri, alamat, modal awal, ientitas pendiri dan bidang usaha.

Baca juga :  Monitoring Evaluasi MCP Triwulan I KPK RI di Badung, Giri Prasta Komit Jadikan Badung Kabupaten Maju dan Bebas Korupsi

Dokumen pendukung yang wajib diunggah adalah berita acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa, Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja BUMDes. Dokumen lainnya adalah pemohon wajib mengisi surat pernyataan elektronik yang menyatakan formulir pendukung telah lengkap dan benar, formulir isian dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap isian formulir dan dokumen pendukung.

Tahap selanjutnya adalah Kementerian melakukan verifikasi yang dilakukan dalam waktu paling lama lima hari sejak tanggal pendaftaran. Data BUMDes yang lolos verifikasi diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum.

Data BUMDes yang tidak lolos dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki. Alur mekanisme pendaftaran BUMDes disajikan pada Gambar 1, 2 dan 3. Gambar tersebut terdapat pada buku Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa/ BUM Desa Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang penulis dapatkan melalui whatapp group BUMDES.id11.

Gambar 1. Alur Pendaftaran Badan Hukum BUMDes
Gambar 2. Alur Pendaftaran Nama
Gambar 3. Alur Pendaftaran BUMDes

Semangat pemerintah desa selaku penasehat BUMDes bersama pelaksana operasional untuk segera mendaftarkan BUMDes nya merupakan salah satu modal sosial desa untuk mengakselerasi peningkatan pembangunan desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan desa berkelanjutan (SDGs) tingkat desa melalui BUMDes. Tetap semangat dan terus bergerak, membangun Indonesia dari desa. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.