Belasan Ribu Warga Bali Kena Gangguan Jiwa, OPD Curhat Anggaran, Boping Meradang

LEGISLATOR Ketut "Boping" Suryadi (empat kanan) saat memberi masukan pada rapat kerja Komisi 4 DPRD Bali dengan OPD terkait terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa, Rabu (11/5/2022). Foto: hen
LEGISLATOR Ketut "Boping" Suryadi (empat kanan) saat memberi masukan pada rapat kerja Komisi 4 DPRD Bali dengan OPD terkait terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa, Rabu (11/5/2022). Foto: hen

DENPASAR – Gemerlap pariwisata di Bali ternyata berbanding lurus dengan tingkat stres masyarakatnya, yang bahkan sampai kepada tingkat gangguan jiwa. Data terakhir pada tahun 2018, sedikitnya 11 ribu warga di Bali berstatus orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Namun, karena jeratan regulasi yang kurang sinkron, penanganan ODGJ menjadi tidak komprehensif dan cenderung ego sektoral. Hal itu terkuak dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Bali yang dipimpin Ketua IGP Budiarta dengan OPD terkait di Pemprov Bali, Rabu (11/5/2022).

“Kita mesti fokus dengan ODGJ, karena mereka cukup banyak dan berbahaya kalau lagi kumat. Yang penting datanya berapa yang ditangani, kalau ditangkap diserahkan ke mana?” ucap Budiarta.   

Bacaan Lainnya

Dirut RSJ Bali, Dewa Gede Basudewa, data tahun 2018 menunjukkan ada 11 ribu lebih ODGJ di Bali. Malah jumlah ODGJ di Bali dan Yogyakarta, yang sama-sama punya sistem  pariwisata bagus, tertinggi di Indonesia tahun 2013. Hak ODGJ sudah ada, RSJ tinggal melayani saja. Ada fasilitas diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan pengobatan.

“Setahun untuk rawat inap bisa 2.500 orang, angka BOR (bed occupancy rate) makin menurun, karena SDM makin banyak dan penanganan lebih cepat menstabilkan pasien,” jelasnya.

Baca juga :  Pasien Sembuh Terus Tumbuh Menjadi 686, Kasus Positif Covid-19 Masih Masif

Selain ODGJ, sambungnya, di Bali juga banyak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) seperti depresi, ingin bunuh diri, cemas, dan lain-lain. Angkanya relatif tinggi, kisarannya 9,8 per 100 ribu penduduk. Belum lagi gangguan mental emosional seperti susah kerja, atau kerja tidak produktif.

Menyimak pemaparan, Budiarta lalu minta perwakilan Bappeda Bali menekankan pembuatan rumah singgah untuk melayani ODGJ agar tidak telantar. Namun, sesuai regulasi, Bappeda menjelaskan rumah singgah merupakan domain kabupaten/kota, bukan provinsi.  “Rumah singgah harus diwujudkan peran kabupaten/kota, siapa tahu dana CSR bisa dialokasikan ke sana,” kata IB Wesnawa dari Bappeda Bali.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dewa Mahendra, menguraikan instansinya lebih banyak ke domain orang telantar, bukan ODGJ. Dalam beberapa kasus, karena tidak ada anggaran, dia memakai biaya sendiri untuk menangani orang telantar yang dibawa ke instansinya.  

Yang unik, dalam penanganan ODGJ orang asing, pihak konsulat negaranya sempat-sempatnya minta agar tidak diekspos media di Bali agar tidak membuat malu negaranya. “Kami diminta tidak mengekspos, tapi karena saat penangkapan orang asing itu diketahui banyak orang, ya media memberitakan. Karena tidak ada regulasi, kalau ada ODGJ yang telantar dan ditangkap, akhirnya saling pingpong dari kabupaten ke Dinsos Provinsi,” cetus Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi.

Baca juga :  Satgas Gotong Royong Desa Bakal Didukung Beras, BLT Diharap Cair Pertengahan Mei

Suasana rapat sempat tegang ketika legislator Ketut “Boping” Suryadi urun bicara. Dengan nada tinggi dia bertanya apakah Dewan masih dihargai sebagai lembaga penampung aspirasi? “Kenapa kalau Dinsos atau Satpol PP kurang duit tidak mengadu ke komisi? Apa tidak berani bicara langsung dengan Gubernur, karena setahu saya hanya orang tertentu yang berani ngomong ke Gubernur?” sergah politisi senior PDIP itu.

Agar tidak terulang kisah serupa, dia menyarankan sinkronisasi lebih baik antara OPD dengan DPRD dengan membuat tim terpadu mengurus regulasi sampai rumah singgah dan anggaran. “Nanti akan sampai juga ke Gubernur. Kalau Dewan masih dianggap ada, mari selesaikan bersama-sama,” tandasnya dengan nada dingin, sebelum rapat kerja ditutup tak lama berselang. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.