Bela Kepentingan Warga Trawangan, Fraksi PPP DPRD NTB Tolak Addendum PT GTI

  • Whatsapp
WAKIL Ketua DPRD NTB, Muzihir (kiri) saat berdiskusi dengan Nurdin Ranggabarani. Foto: rul
WAKIL Ketua DPRD NTB, Muzihir (kiri) saat berdiskusi dengan Nurdin Ranggabarani. Foto: rul

MATARAM – Opsi memutus kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI) di atas areal seluas 65 hektar yang merupakan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan, KLU, dipastikan merupakan pilihan yang rasional. Pilihan untuk membela kepentingan rakyat dibandingkan investor, yang menelantarkan aset daerah sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, merupakan bentuk kehadiran negara membela rakyatnya. Fraksi PPP DPRD NTB memastikan akan melindungi rakyat Trawangan dengan menolak addendum kontrak.

Ketua DPW PPP NTB, Muzihir, memastikan akan siap pasang badan membela kepentingan rakyat di Gili Trawangan. Untuk itu, dia menginstruksikan jajaran Fraksi PPP DPRD NTB untuk tetap mempertahankan opsi pemutusan kontrak dalam setiap rapat pembahasan bersama jajaran Pemprov NTB. Prinsipnya, kata dia, Fraksi PPP akan tetap menempatkan rakyat dalam posisi harus dibela dan dilindungi kepentingannya.

Bacaan Lainnya

“Jadi, rakyat tidak boleh tertindas, tapi harus dalam posisi dilindungi dan diuntungkan dalam kasus GTI ini,” seru Muzihir melalui Penasehat Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nurdin Ranggabarani, dalam siaran tertulisnya, Sabtu (10/7/2021).

Menurut Nurdin, dalam setiap rapat partai dan fraksi, Ketua DPW PPP NTB menegaskan tekadnya untuk menolak addendum. Hal itu dipicu sudah banyak alasan hukum yang mendukung dan membenarkan dilakukannya pemutusan kontrak terhadap PT GTI. Di antaranya, PT GTI melakukan tindakan wanprestasi terhadap butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Kemudian investor itu menelantarkan tanah tersebut tanpa melakukan aktivitas pembangunan dan pemanfaatan apapun.

Baca juga :  Sekda Gianyar Tinjau Persiapan ‘’Bali Revival 2020’’

Ketiadaan aktivitas dan kegiatan produktif di atas lahan selama ini, sambungnya, menimbulkan adanya dugaan potensi kerugian negara sesuai taksiran KPK senilai Rp1,6 triliun. Itu belum termasuk kerugian akibat tidak adanya multiplier effect (efek pengganda dalam ekonomi) dari kevakuman selama puluhan tahun.

“Sebab, lahan yang ‘tersandera’ oleh PT GTI berdampak Pemprov NTB kehilangan kesempatan untuk melakukan kebijakan alternatif yang lebih produktif, dan lebih menguntungkan bagi daerah dan rakyat Gili Trawangan,” tegas Muzihir.

Fraksi PPP, sebut Nurdin, diharap segera mencari investor baru yang kredibel dan bonafide untuk menghidupkan aset tersebut. Tentu dengan melalui mekanisme beauty contest yang terbuka dan transparan. Selain itu, lanjut dia, pemenuhan hak-hak rakyat atas penguasaan yang  berlangsung lebih dari 20 tahun,  seyogianya setelah dilakukan verifikasi agar dapat diberi alas hak. Hal ini sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Jadi, pemutusan kontrak GTI itu menjadi semangat agar rakyat di Gili Trawangan bisa berbahagia di tanah kelahiran mereka. Inilah semangat Fraksi PPP untuk memperjuangkan dan mengawal proses agar pemutusan kontrak ini bisa dilakukan,” tandas Muzihir. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.