Disdik Gianyar Kumpulkan Kepala SD-SMP, Pastikan Tidak Ada Pungutan ke Siswa

  • Whatsapp
PERTEMUAN Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dengan kepala SMP Negeri seluruh Kabupaten Gianyar. foto: adi

GIANYAR – Menindaklanjuti instruksi Bupati Gianyar, Kepala Dinas Pendidikan Gianyar mengumpulkan para kepala SD dan SMP serta koordinator PAUD, Sabtu (10/7/2021).

Dalam pertemuan, pihak sekolah diminta mengembalikan uang yang dipungut saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022. Sebab, Bupati Gianyar, Made Mahayastra, tegas melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apapun karena dalam situasi pandemi.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Pendidikan Gianyar, Wayan Sadra; didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasi Kurikulum dan Kasi Kesiswaan, menjelaskan, instruksi Bupati Gianyar Nomor 420/979/Disdik menegaskan larangan pungutan PPDB pada masa sulit pandemi Covid-19.

Instruksi yang dirilis pada Jumat (9/7/2021) itu menekankan tentang peniadaan perlengkapan anak sekolah, pungutan uang bangunan, dan pungutan biaya komite sekolah dalam rangka PPDB tahun ajaran 2021/2022. “Bupati sudah menginstruksikan, itu sudah jelas,” sebutnya.

Lebih jauh dikatakan, sebelumnya dia mewanti-wanti sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun saat PPDB. Namun, Sadra mengakui hal itu belum menukik tentang pengadaan pakaian seragam. “Bupati kita sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian pada masa sulit pandemi Covid-19. Pakaian dirasa tidak cukup penting saat proses belajar daring, sehingga diambil keputusan untuk meringankan beban orangtua siswa baru,” jelasnya.

Baca juga :  Bupati Sanjaya Apresiasi Rekomendasi DPRD Tabanan atas LKPJ Bupati 2020

Namun, sesuai yang ditetapkan dalam Permendikbud, pakaian yang wajib tetap dimiliki siswa adalah merah-putih untuk jenjang SD dan putih-biru untuk jenjang SMP. Sadra juga minta pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan panitia pengadaan agar siap-siap mengembalikan uang orangtua siswa.

“Kembalikan uangnya sekarang juga, karena dasar instruksi Bupati jelas. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada uang embel-embel lain, mau itu hasil kesepakatan atau apa. Jangan melakukan pungutan, jangan sama sekali lakukan hal sekiranya kebijakan lokal,” pesannya bernada mengancam.

Menurut Sadra, dalam situasi pandemi ini, uang jutaan rupiah lumayan berarti untuk kepentingan kebutuhan keluarga. Sementara ini sekolah masih daring sampai 20 Juli, dan belum tahu juga apakah setelah itu akan dibuka atau tidak.

Sadra mengajak para pendidik untuk bersama-sama memaklumi kondisi orangtua. Sebab, saat ini sekelas direktur perusahaan pun kena PHK.
“Kita semua dalam kesenjangan ekonomi. Masyarakat masih kocar-kacir, sekelas direktur pun kena PHK. Maka sekali lagi, saya tegaskan tidak ada lagi dana lain saat PPDB,” pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.