Bawaslu Sebut SK Pemberhentian PPS Bisa Digugat ke PTUN

  • Whatsapp
KORDIV Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka. Foto: hen
KORDIV Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka. Foto: hen

DENPASAR – Tiga KPU di Bali yakni KPU Denpasar, Badung dan Jembrana akhirnya memberhentikan sejumlah PPS yang dianggap bermasalah oleh Bawaslu karena namanya masuk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bagi PPS yang keberatan dengan pemberhentian itu, mereka dapat mengajukan keberatannya dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Bisa melalui PTUN menggugat SK pemberhentian itu,” kata Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Minggu (5/4/2020).

Wirka mengutarakan hal itu menjawab pertanyaan tentang ruang atau mekanisme bagi PPS yang keberatan diberhentikan. Masalahnya, PPS yang dianggap bermasalah tersebut sudah membuat surat pernyataan bukan sebagai anggota parpol. Surat pernyataan bernada sama juga ditandatangani pengurus parpol yang dianggap menjadikan PPS itu sebagai anggota. Namun, surat pernyataan itu dinilai tidak kuat sebagai bukti pembantah oleh Bawaslu, yang melahirkan rekomendasi agar PPS itu diberhentikan.

Bacaan Lainnya

Menurut Wirka, Bawaslu dalam posisi pasif jika ada PPS yang merasa haknya sebagai penyelenggara pemilu dipotong gegara diberhentikan KPU setelah direkomendasi Bawaslu. “Bawaslu pasif aja, (karena) semua itu sudah sesuai mekanisme,” sebutnya.

Di luar konteks potensi adanya keberatan PPS yang diberhentikan tersebut, Wirka menegaskan polemik PPS antara Bawaslu dan KPU sudah selesai dengan diikutinya rekomendasi Bawaslu. Kata dia, memang begitulah seharusnya yang dijalankan KPU. Undang-undang, jelasnya, sudah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu dalam posisi mengkaji dan merekomendasikan, sedangkan KPU menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  Ini Wilayah Jembrana yang Mengalami Longsor dan Banjir akibat Hujan Ekstrem

“Kami sampaikan terima kasih kepada KPU (atas dijalankannya rekomendasi), semoga pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini berjalan lancar,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pelantikan sejumlah PPS oleh KPU Denpasar, Badung dan Jembrana pada 20 Maret lalu dipersoalkan oleh Bawaslu kabupaten/kota. Landasannya, sejumlah PPS itu namanya tersangkut di Sipol. Padahal syarat utama PPS adalah harus netral dan bebas dari keanggotaan parpol. KPU tetap melantik dengan pijakan surat pernyataan PPS serta tidak adanya perintah jelas dari Bawaslu saat surat rekomendasi pertama. KPU baru memberhentikan PPS yang dimaksud setelah Bawaslu mengirim rekomendasi “jilid 2” dengan perintah jelas: PPS itu diberhentikan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.