JEMBRANA – Menjelang Pemilu Serentak 2024, banyak hal yang harus dipersiapkan terkait pengawasan Pemilu. Untuk kepentingan mengetahui kesiapan pengawasan Pemilu, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengunjungi Bawaslu Jembrana, Kamis (7/7/2022).
Ariyani mengatakan, kedatangannya ke Jembrana untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Jembrana. “Kalau SDM sudah siap tentu, penataan ruangan akan berpengaruh terhadap kinerja masing-masing staf yang ada di Bawaslu Jembrana. Ini salah satu upaya awal dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024,” ucapnya.
Lebih lanjut Ariyani memaparkan, terkait kesiapan pengawasan kontestasi politik tahun 2024, komisioner dan staf Bawaslu Jembrana dinilai memahami regulasi yang berkaitan dengan Pemilu sebelum mengimplementasikan ke lapangan. Yang terpenting, sambungnya, membuat jadwal untuk sosialisasi ke masyarakat dengan mencangkup semua komponen, terkait tugas dan fungsi kewenangan Bawaslu Jembrana.
“Sebelum pengawasan di lapangan kita kuasai, pahami regulasi terlebih dahulu terkait pengawasan Pemilu. Selain memahami regulasi, Bawaslu Jembrana agar lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat,” pesannya.
Sebelum terjadi pelanggaran pemilu, ulasnya, yang harus dilakukan Bawaslu Jembrana adalah upaya pencegahan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi kepada organisasi-organisasi yang ada di Jembrana, terkait dengan upaya awal dalam mencegah potensi terjadinya pelanggaran.
Ketua Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan, menambahkan, dia dan jajarannya siap mengawasi tahapan Pemilu 2024 di Jembrana. Berbagai persiapan internal dilakukan, salah satunya membuka hasil pengawasan Bawaslu Jembrana pada Pemilu 2019 silam.
“Kita buka dokumen pengawasan Pemilu 2019, kemudian kita lakukan evaluasi terkait dengan pengawasan. Paling tidak dari hasil evaluasi tersebut, kita menyusun rencana strategis dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024,” papar mantan komisioner KPU Jembrana tersebut.
Pemilu dan Pilkada tahun 2024, imbuhnya, merupakan pesta demokrasi kali pertama dilakukan di Indonesia secara serentak. Hal tersebut akan ada tahapan yang beririsan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan banyak potensi terjadi pelanggaran. Pemilu dan Pilkada 2024 pekerjaan berat bagi penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Jembrana. Sebab, ada tahapan Pemilu dan Pilkada yang beririsan harus diawasi. hen
