Bawaslu Bali Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

  • Whatsapp
BAWASLU Bali menggelar rakor untuk membuat laporan kegiatan penanganan pelanggaran pilkada, di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Tabanan, Senin (18/1/2021). Foto: gap
BAWASLU Bali menggelar rakor untuk membuat laporan kegiatan penanganan pelanggaran pilkada, di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Tabanan, Senin (18/1/2021). Foto: gap

TABANAN – Bawaslu Bali menggelar rapat koordinasi untuk membuat laporan kegiatan penanganan pelanggaran Pilkada 2020, di ruang rapat kantor Bawaslu Tabanan, Senin (18/1/2021). Rakor tersebut dihadiri Ketua, anggota, dan Sekretariat Bawaslu Bali, juga ketua, divisi penanganan pelanggaran dan staf Bawaslu kabupten/kota yang di daerahnya ada Pilkada Serentak 2020.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyebutkan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyamakan pemahaman para ketua, kordiv, dan staf penanganan pelanggaran di jajaran bawaslu kabupaten/kota dalam menyusun laporan pertanggungjawaban masing-masing divisi sesuai substansi. Selain itu, juga dokumen-dokumen dan literasi yang baik.

Bacaan Lainnya

Bawaslu kabupaten/kota juga mendapat juknis dalam Menyusun laporan yang baik, sebagai bahan penyusunan laporan akhir penanganan pelanggaran, untuk disampaikan kepada Bawaslu Bali. “Laporan akhir ini akan digabung di masing-masing divisi sebagai refleksi hasil akhir pengawasan dalam Pilkada 2020,” ujar Ariyani.

Komisioner Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyampaikan,  pertanggungjawaban kepada peserta dan pemilih Pilkada 2020 sudah selesai. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban laporan akhir yang wajib untuk diselesaikan.

“Angka pelanggaran sebanyak 33, baik pelanggaran laporan dan temuan, yakni dari enam kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Pelanggaran administrasi sebanyak 17, hukum lainya (7), etik (1), dan delapan bukan pelanggaran,” jelas Wirka.

Baca juga :  Banjir Bandang Terjang Wilayah Pejarakan, Jalur Singaraja-Gilimanuk Sempat Lumpuh 3 Jam

Apa yang ditindaklanjuti Bawaslu tidak semua sebagai pelanggaran hukum, karena tidak memenuhi peristiwa hukum. “Tujuan penanganan pelanggaran bukan tujuan awal, namun tujuan akhir. Peningkatan pencegahan dan pengawasan tentu berdampak kepada menurunnya angka pelanggaran Pilkada 2020,” tandasnya. gap


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.